Soal Info Hujan Badai yang Dinilai Bikin Panik Masyarakat, PKS: BRIN Jangan Campuri Urusan BMKG!

Untuk menghindari kepanikan massal akibat penyebaran info yang tidak akurat, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta semua pihak di Pemerintahan fokus pada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. 

"Termasuk BRIN sebaiknya jangan mencampuri kewenangan BMKG yang memiliki tugas mengamati, menganalisis dan menginformasikan keadaan cuaca di Indonesia. Sebab kalau setiap lembaga bekerja secara acak akan membingungkan masyarakat," kata Mulyanto melalui keterangan tertulisnya, Kamis (29/12/22).

Mulyanto menyayangkan kejadian miskomunikasi antara BRIN dan BMKG terkait info perkiraan adanya badai besar yang akan melanda Jabodetabek pada Rabu, 28 Desember 2022 lalu.

Baca Juga: Kalau PKB Merapat ke Nasdem, Demokrat dan PKS Tak Punya Pilihan Lain: Harus Deklarasi Anies Jadi Capres!

Menurutnya peristiwa itu tidak perlu terjadi kalau masing-masing pihak disiplin pada tugasnya masing-masing. 

Miskomunikasi itu, kata Mulyanto, harus jadi bahan evaluasi bagi BRIN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 

"Ini adalah persoalan kewenangan BRIN dalam mendesiminasi hasil riset atau kajian ilmiah, khususnya terkait dengan kebencanaan, yang dapat memicu histeria publik. 

Baca Juga: Elite PKS Nilai Jokowi Kurang Bijak, Katanya Mau Tentram, Eh Malah Bikin 'Onar' Jelang Pilpres 2024

Sepengetahuan saya BRIN tidak memiliki kewenangan tersebut. Terutama mengumumkannya ke publik secara luas.

Apalagi ternyata diketahui, bahwa statemen tersebut dibuat oleh pribadi peneliti BRIN. Ini makin ngawur," ujar Mulyanto. 

Politisi PKS itu minta Kepala BRIN mendisiplinkan para penelitinya agar tidak terjadi hal serupa di masa depan. Sebagai badan riset harusnya BRIN bisa membuat alur koordinasi dan komunikasi yang baik. 

Baca Juga: Waduh! Kawannya NasDem Serius Merapat, Anies Baswedan Bisa-bisa Tak Butuh PKS dan Demokrat

"Ini sudah kasus yang kedua. Sebelumnya terkait dengan prediksi tsunami di Banten. Koordinasi dan sinergi menjadi penting dari lembaga riset dan penelitinya kepada lembaga yang berwenang menyampaikan ke publik seperti BMKG.  Sehingga tidak muncul dualisme," tegasnya.