Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pemerintah Rehabilitasi 77 Ribu Hektare Hutan dan Lahan

Pemerintah Rehabilitasi 77 Ribu Hektare Hutan dan Lahan Kredit Foto: Antara/Raisan Al Farisi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus melakukan upaya pemulihan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui pemulihan lahan kritis yang membentang dari wilayah hulu sampai ke pesisir. 

Pada 2022, KLHK berhasil melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) seluas 77.103 hektare (ha) dan membangun bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) sebanyak 2.984 unit. KLHK juga berhasil membangun hutan rakyat dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) seluas 16.505 ha.

Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan KLHK, Dyah Murtiningsih mengatakan capaian pelaksanaan RHL ini selain meningkatkan tutupan lahan, juga untuk menahan laju sedimentasi, mengurangi aliran permukaan, serta pemenuhan cadangan karbon dalam rangka pemenuhan target FOLU Net Sink 2030. 

Tak hanya itu, dalam rangka RHL, dukungan penyediaan bibit melalui persemaian permanen dan pusat persemaian pada sekitar 62 unit, telah memproduksi sekitar 59 juta bibit, juga penyediaan bibit produktif sebanyak 17 juta bibit, dan kebun bibit desa 6,6 juta bibit. 

“Pemanfaatan bibit dari persemaian dan penyediaan tersebut, selain untuk kegiatan penanaman RHL juga dimanfaatkan oleh masyarakat secara gratis. Fungsinya selain untuk edukasi dan penghijauan,  juga untuk penanaman secara swadaya oleh masyarakat,” jelas Dyah.

Menurut Dyah ke depan akan terus didorong RHL dengan pola swakelola, memberdayakan masyarakat sekitar hutan yang akan mampu menjaga dan merawat tanaman, sehingga sekaligus diharapkan menjadi stimulus peningkatan pendapatan masyarakat.

Selain itu juga akan dikembangkan MRV RHL, untuk memastikan setiap bibit yang ditanam ter-georeferensi secara spasial, dan dapat dipantau dengan citra satelit.

“Semua upaya yang telah kita lakukan harus menyeimbangkan aspek ekologi dan aspek ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan dan kehutanan harus memberikan peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip yang selalu dipegang adalah DAS Sehat, masyarakat sejahtera.” pungkas Dyah.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar

Advertisement

Bagikan Artikel: