Retno Marsudi Ungkap Tidak Ada Kemajuan dalam Pembahasan Rohingya, Tengok Dulu Penyebabnya

Kendati demikian, menurut Juru Bicara Kemenlu  Teuku Faizasyah, ratifikasi Konvensi PBB 1951 terkait penanganan pengungsi bukanlah hal mudah. Hal itu perlu konsultasi tingkat nasional oleh semua pihak.

"Ini satu hal yang sifat-sifatnya memerlukan konsultasi nasional terhadap Konvensi pengungsi," kata Faizasyah kepada Republika, Rabu (11/1/12023).

Kendati begitu, terlepas belum menjadi pihak  konvensi tersebut, Indonesia terus memberikan dukungan dan perhatian pada aspek kemanusiaan untuk para pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh.

"Artinya salah satu prinsip yang kita pegang terhadap isu ini, meski belum menjadi penandatangan konvensi 1951, kita terus maksimalkan membantu mereka dengan bekerja sama dengan organisasi internasional," katanya.

Kemenlu bekerja sama dengan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR), Badan Migrasi Internasional (IOM), dan LSM lokal membantu para pengungsi yang terdampar.

"UNHCR, IOM, dibantu sejumlah LSM fokus tangani di lapangan, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar," ujar Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu Achsanul Habib, Senin lalu.