Moeldoko: Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Lahan di Tanjung Merawa Jangan Sampai Timbulkan Konflik

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan dalam pelaksanaan eksekusi sengketa lahan, di Kampung Penara Serdang Hilir, di kecamatan Tanjung Merawa, Deli Serdang, jangan sampai menimbulkan konflik sosial. Untuk itu, ia menegaskan pentingnya semua aparat mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa mengganggu stabilitas.

"Presiden Jokowi selalu menekankan agar konflik agraria diselesaikan sebaik-baiknya dan bisa memberikan kepastian hukum semua pihak. Untuk itu, persiapan pelaksanaan eksekusi harus dilakukan secara matang," tegas Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/1/2023).

Baca Juga: Moeldoko Ingin Durian Lokal Indonesia Jadi Komoditas Unggul Dunia

Sebagai informasi, rapat koordinasi dihadiri perwakilan dari Pemerintah Daerah dan Forkopimda Deli Serdang, serta PTPN II. Rakor menindaklanjuti pengaduan warga terkait belum dilaksanakannya eksekusi atas sengketa lahan seluas 464 hektare tersebut.

Padahal, kasus sengketa lahan sudah berkekuatan hukum tetap atau incracht, dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung tentang pelaksanaan eksekusi. Putusan itu diterbitkan melalui Pengadilan Negeri Kelas i Lubuk Pakam bernomor 2/Pdt/Eks/2022/PN.Lbp, jo. 05/Pdt.G/2011/PN.LP.

Moeldoko menegaskan, pelaksanaan eksekusi sengketa lahan di Kampung Penara Serdang Hilir, kecamatan Tanjung Merawa menjadi wujud kehadiran negara dalam memberi kepastian dan kedaulatan hukum atas perkara-perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap atau incracht. Untuk itu, putusan eksekusi harus dijalankan dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.

"KSP tidak akan mencampuri proses hukum di Pengadilan. KSP hanya concern untuk memberi kepastian hukum dan menjamin kedaulatan hukum sesuai amanat Presiden," tegasnya.

Baca Juga: Dorong Komoditas Unggulan Dalam Negeri, Moeldoko: Jangan Sampai Pasar Dunia Dikuasai Negara Lain!

Pada kesempatan itu, Moeloko juga menyampaikan Kantor Staf Presiden mengawal penuh penyelesaian konflik agraria yang menjadi salah satu program Prioritas Presiden. Agar penyelesaian konflik berjalan dengan baik, sambung dia, Kantor Staf Presiden telah mengirimkan surat kepada Polri dan TNI agar memberikan atensi kepada lokasi-lokasi konflik.

"Saya ingin menekankan tentang kepastian hukum dan supaya tidak ada konflik," ucapnya.