Atasi Inflasi dan Kendala Investasi, Menko Airlangga Minta Kepala Daerah Lakukan Berbagai Hal Ini

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta para kepala daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) agar mampu mengendalikan inflasi dan menyelesaikan hambatan investas guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Airlangga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diproyeksikan berada di kisaran 4,7% hingga 5,3% oleh berbagai lembaga internasional. Sementara, perekonomian global sendiri diproyeksikan World Bank akan melambat tajam dari 2,9% di 2022 menjadi 1,7% di 2023.

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Minta Pemda Perkuat Strategi Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi

"Guna mengantisipasi ketidakpastian global pada tahun ini, Kepala Daerah dan Forkopimda diharapkan dapat mengoptimalkan Belanja Pusat dan Daerah untuk penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)," ucap Airlangga, dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023, yang dikutip Rabu (18/1/2023).

Selain itu, ia juga menyarankan agar para pimpinan daerah mengoptimalkan program pemberdayaan di wilayahnya, mempermudah akses terhadap pekerjaan, meningkatkan kapasitas SDM dan UMKM serta pembiayaan UMKM, dan menggunakan Belanja Daerah untuk program padat karya kota dan desa untuk mengantisipasi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Lalu, Airlangga menyampaikan realisasi inflasi Indonesia pada bulan November 2022 juga tercatat masih terkendali pada angka 5,51% (yoy), lebih rendah dari perkiraan awal 6,00% (yoy) dan relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar negara lain.

Baca Juga: Lewat Program PC-PEN, Menko Airlangga Ungkap Sejumlah Upaya Pemerintah Cegah Risiko PHK

Guna menjaga inflasi tetap terkendali, Airlangga mengatakan para pimpinan daerah dapat melakukan beberapa hal seperti memantau harga dan ketersediaan barang.

"Jadi antara stok dan harga itu harus dijaga. Kalau harga naik dipastikan ketersediaan stok berkurang. Kemudian kerja sama antardaerah terutama untuk mengurangi disparitas harga," jelasnya.

Selain itu, Airlangga juga menyarankan agar para pimpinan daerah melakukan operasi pasar atau bazaar murah, menggunakan APBD untuk pengendalian termasuk subsidi transportasi, memperkuat sarana dan prasarana penyimpanan, serta meningkatkan produksi dan pengawasan pangan.

"Kemudian poin kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan investasi. Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa ada dua hal yang menjadi hambatan investasi, yaitu yang pertama mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangan (KKPR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tentu perlu dilakukan pembahasan dengan persetujuan dan terkait dengan zonasi," kata Airlangga.

Baca Juga: Kendalikan Inflasi, Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah Sering Cek Harga Komoditas di Pasar

Melalui perbaikan instrumen KKPR dan RDTR, Arilanggga berharap dapat memberikan kepastian hukum dan mempersingkat proses perizinan berusaha sehingga realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja dapat dipercepat.

Terakhir, Airlangga juga menyinggung penyelesaian hambatan investasi dalam pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera melakukan pengaturan pajak dan retribusi daerah dalam satu Peraturan Daerah (Perda).

Baca Juga: Dilanda Ketidakpastian, Menko Airlangga Waspadai Melambatnya Kinerja Ekspor Tahun 2023

Airlangga menjelaskan hal ini dilakukan agar Pemda dapat memungut retribusi PBG serta menghindari potensi kehilangan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Tentu Perda tentang retribusi ini menjadi hal yang penting dan ini ada sistem informasi manajemen mengenai bangunan gedung yang perlu segera diselesaikan. Apalagi target investasi ini sudah masuk yang cukup besar di tahun ini Rp1.400 triliun," tutupnya.