Penerima Bansos Tidak Tepat Sasaran, Mensos Risma Ajak Pemda Perbaiki Data DTKS Berbasis NIK

"Kemudian baru saya menetapkan usulannya dari daerah. Saya menetapkan data yang dipakai sebagai dasar untuk pemberian bantuan," kata mantan Wali Kota Surabaya ini.

Menurut Risma, terdapat empat pertimbangan dalam perbaikan data, yaitu parameter kemiskinan, bencana, evaluasi realisasi mingguan, dan kelahiran/kematian/perpindahan.

Baca Juga: KSP: Meski Belum Sempurna, Penyaluran Bansos Sudah Baik

"Hampir setiap hari ada bencana sehingga kemudian lahir orang miskin baru. Rumahnya hilang," ujarnya.

Dalam siklus perbaikan DTKS baru yang dipaparkan Mensos, dalam proses verifikasi dan validasi, DTKS dipadankan dengan data Dukcapil, BKN, AHU, dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari data eror seperti ASN dan pengurus perusahaan, yang tercatat di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) milik Kemenkumham, masuk dalam daftar penerima bansos.

Baca Juga: Mensos Risma Curhat Megawati Tidak Berikan Selamat Saat Dirinya Terpilih Menjadi Walikota Surabaya Dulu: Ibu Cuman Ngomong Ini 3 Kali!

Mensos juga menerapkan quality assurance dan penyediaan informasi publik seperti fitur "usul sanggah" untuk menjaga validitas data.

Saat ini, terdapat 148,7 juta jiwa yang terdaftar di DTKS. Data tersebut merupakan data valid yang sudah padan dengan Dukcapil. Mensos Risma juga memaparkan partisipasi pemda dalam verifikasi DTKS di mana sebanyak 33,8 juta data diperbaiki oleh pemda. Namun, sekarang terdapat 19,6 juta usulan baru yang harus diverifikasi dan divalidasi oleh pemda.