Kemudi ASEAN di Tangan, Indonesia Bakal Kerjakan PR Pertama Soal Timor Leste dan Myanmar

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia resmi memegang keketuaan ASEAN tahun ini. Sudah banyak tugas menanti ke depan.

Mengawali perjalanan tugasnya sebagai ketua, Indonesia bakal memimpin pertemuan para menteri dalam ASEAN Coordinating Council yang digelar 3-4 Februari 2023. Agenda yang digelar di Sekretariat ASEAN, Jakarta, ini merupakan rangkaian dari KTT ke-43 ASEAN.

Baca Juga: Pasca Dilantik Jadi Anggota ke-11, Timor Leste Bakal Perdana Hadiri Pertemuan Menlu ASEAN

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Sidharto R. Suryodipuro mengatakan, ada sejumlah agenda yang akan dibahas oleh salah satu badan tertinggi ASEAN yang berperan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Salah satunya, soal tindaklanjut keanggotaan Timor Leste sebagai anggota baru di ASEAN. Seperti diketahui, Timor Leste telah diterima sebagai negara ASEAN yang ke-11 pada momen KTT ASEAN di Kamboja, 11 November 2022 lalu.

Namun, kata dia, masih perlu diputuskan mengenai bentuk partisipasinya hingga mencapai tahap partisipasi penuh.

”Pada kesempatan itu rencananya menlu Timor Leste pertama kalinya akan bergabung,” ujarnya dalam press briefing Kemenlu, di Jakarta, Kamis, 19 Januari.

Kendati demikian, Timor Leste masih belum akan ikut serta pada penyelenggaraan KTT ASEAN. Gelaran yang rencananya digelar di Labuan Bajo pada awal Mei 2023 ini hanya akan 10 negara anggota.

Selain membahas keanggotaan Timor Leste, pada pertemuan tersebut para menteri juga bakal membahas nasib Myanmar, yang saat ini masih mengalami konflik politik dan mengakibatkan bencana kemanusiaan.

Diakuinya, masalah Myanmar ini rumit. Kemelut di sana bahkan sudah berlangsung lama sebelum kudeta militer pada awal 2021. Karenanya, penanganan persoalan Myanmar perlu dilaksanakan dengan bijaksana dan tidak selalu dilakukan secara terbuka.

Indonesia sebagai Ketua ASEAN juga telah menganalisis apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam penanganan isu Myanmar. Evaluasi ini didasarkan pada upaya penyelesaian yang telah dilakukan di keketuaan sebelumnya.

Meski demikian, penyelesaian secara internal tetap didorong. ”Masalah di Myanmar harus diselesaikan semua pihak di antara mereka sendiri, ASEAN bersifat mendorong,” ungkap pria yang disebut Artho tersebut.

Disinggung soal niatan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengunjungi Myanmar, dia mengatakan, belum ada rencana tersebut. Namun dia memastikan, segala bentuk komunikasi tetap dilakukan dengan semua pihak.