Rocky Gerung Sebut Jokowi Politisasi BIN: Ingin 'Mempreteli' Kekuasaan Megawati
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya saat Penutupan Rakernas II PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/6/2022). Dalam Rakernas II PDIP tersebut menghasilkan empat rekomendasi eksternal yaitu Ideologi Pancasila, Sistem Politik dan Pemilu 2024, Pembangunan Desa, Pemenangan Pemilu, dan Agenda Startegis Partai. | Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Langkah Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengelola informasi intelijen dari Badan Intelijen Negara (BIN) menuai sorotan. Perintah yang diberikan di tengah suasana politik yang menghangat jelang Pemilu 2024, disebut sebagai langkah politis dan bentuk perlawanan Jokowi terhadap partai pengusungnya.
Seperti yang diungkapkan pengamat politik, Rocky Gerung, dalam video yang diunggah di kanal youtubenya. Rocky menyebut keputusan tersebut adalah langkah Jokowi mempolitisasi BIN.
"Jokowi akhirnya mempolitisasi BIN," katanya dikutip cianjur.suara.com dari kanal Youtube Rocky Gerung Official, Sabtu (21/1/2023).
Rocky menilai perintah Jokowi ke Prabowo ini adalah bentuk perlawanan kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnowati. Rocky menilai BIN merupakan alat yang sebelumnya 'dikuasai' Megawati.
"Sebetulnya Megawati akhirnya mau dipreteli kekuasaannya. Kita tahu Pak BG BIN (Kepala BIN, Jenderal (Purn) Budi Gunawan) itu ada di bawahnya kekuasaan Megawati," tutur Rocky Gerung.
Penugasan Jokowi ke Prabowo juga dinilai salah kaprah. Presiden dan Kementerian Pertahanan seharusnya sama-sama berperan sebagai user dari informasi BIN. Bukan mengumpulkan informasi.
"Sekarang fungsinya itu (fungsi BIN) langsung atau tidak langsung dipindahkan ke Departemen (Kementerian) Pertahanan. Padahal Departemen Pertahanan adalah user dari pengguna informasi BIN," tutur Rocky Gerung.
"Bukan dia yang mengumpulkan informasi, dia (Kemenhan) pengguna," tambah Rocky.
Pria yang juga dikenal sebagai dosen di Universitas Indonesia ini juga menilai keputusan Jokowi justru menunjukan diplomasi yang berantakan.
Di sisi lain, Jokowi juga dinilai membocorkan kelemahan intelijen negara kepada asing dengan mempreteli BINnya.
"Dan yang paling senang adalah intelijen asing intelijen asing. BIN sudah berantakan," tuturnya.
Seperti diketahui Presiden Jokowi bertemu dengan Menhan Prabowo belum lama ini. Dalam pertemuan itu, Jokowi memerintahkan Prabowo untuk bisa memadukan informasi intelijen yang tersebar di berbagai instansi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait:
Advertisement
