Chris Hipkins, 'Pawang' Covid yang Diambil Sumpahnya Sebagai PM Selandia Baru

Warta Ekonomi, Wellington -

Pemimpin Partai Buruh Chris Hipkins dilantik sebagai perdana menteri Selandia Baru dalam upacara resmi pada Rabu (25/1/2023), menyusul pengunduran diri Perdana Menteri Jacinda Ardern pekan lalu.

Partai Buruh memilih mantan Menteri Penanggulangan Covid-19 dan Polisi, Hipkins (44), untuk memimpin partai dan negara pada Minggu (22/1/2023). Ardern (42) mengundurkan diri pekan lalu, dengan mengatakan dia "tidak punya apa-apa lagi" untuk memimpin negara.

Baca Juga: Sosok Pengganti Jacinda Ardern Sebagai Perdana Menteri Selandia Baru, Siapa?

Dilansir Reuters, Hipkins dan wakilnya Carmel Sepuloni, orang pertama keturunan Kepulauan Pasifik yang memegang peran tersebut, kemudian dilantik, dalam sebuah upacara yang berlangsung beberapa menit.

Beberapa jam kemudian, Hipkins bertemu dengan wartawan setelah rapat kabinet pertamanya sebagai Perdana Menteri.

Dibombardir dengan pertanyaan tentang biaya jam hidup setelah data harga baru muncul di atas perkiraan analis, Hipkins mengatakan dia akan menjadikan masalah ini sebagai pusat agenda kebijakannya.

“Warga Selandia Baru benar-benar akan melihat dalam beberapa minggu dan bulan mendatang bahwa biaya hidup adalah inti dari program kerja kami,” katanya.

“Ini adalah prioritas nomor satu yang kami hadapi sebagai pemerintah dan mereka akan melihat bukti nyata akan hal itu. Jelas saya tidak akan mengada-ada dengan cepat, seperti yang telah saya tunjukkan," imbuhnya.

Hipkins mengatakan dia akan menghormati komitmen yang telah dibuat untuk masa jabatan parlemen saat ini.

Dikenal sebagai "Chippy", Hipkins terkenal di Selandia Baru karena kompetensinya dalam menangani Covid-19, meskipun ia mengakui beberapa kesalahan dalam menangani pandemi dan menghadapi perjuangan berat untuk mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum Oktober.

Jajak pendapat 1News-Kantar yang dirilis pada bulan Desember membuat dukungan Partai Buruh turun menjadi 33% dari 40% pada awal tahun 2022, yang berarti partai tersebut tidak akan dapat membentuk mayoritas bahkan dengan mitra koalisi tradisional Partai Hijau sebesar 9%. Partai Nasional oposisi mendapat keuntungan dari penurunan Partai Buruh.