Ternyata Ada 'Gerakan Bawah Tanah' Negara G20, Jokowi Buka-bukaan Hal Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim, semua negara di dunia kini tengah saling berebut dalam investasi dan teknologi mutakhir.

“Kelihatannya ya, misalnya ada (negara-negara) G20 ketemu, kelihatannya salaman baik-baik, tapi semua saling berkompetisi,” kata Presiden Jokowi dalam Rakernas Strategi Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta Program Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Baca Juga: Klarifikasi Cak Nun Soal 'Jokowi-Firaun' Dapat Sorotan: Ini Bukan Permintaan Maaf!

Bahkan, negara-negara yang menguasai 85 persen ekonomi dunia pada forum G20, kata Presiden Jokowi, negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara juga bersaing ketat untuk memperebutkan investasi dan teknologi.

“Di Asean sendiri kelihatan rangkulan, salam-salaman tapi berkompetisi. Saling rebut investasi, teknologi, semua negara,” kata Presiden Jokowi.

Sehingga, kata Jokowi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci penting untuk menumbuhkan daya saing bangsa agar bisa menarik investasi dan membangun teknologi.

“Kuncinya adalah sumber daya manusia yang berkualitas, SDM unggul, SDM yang berkualitas,” ujar Presiden Jokowi.

Dengan alasan pentingnya kualitas SDM Indonesia, Jokowi berharap BKKBN segera menjalankan tugas dengan baik dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan dan meningkatkan kualitas keluarga.

“Membangun keluarga berkualitas tidak mudah tapi saya meyakini 1,2 juta penyuluh di BKKBN plus pendampingnya mampu melakukan itu. Artinya SDM unggul itu jadi kunci daya saing bangsa,” ujar Presiden Jokowi.

Pemerintah Indonesia mengandalkan investasi untuk menjaga tren pemulihan ekonomi pada 2023. Presiden Jokowi telah mencanangkan target investasi pada 2023 mencapai Rp1.400 triliun, atau meningkat dibanding 2022 yang sebesar Rp1.200 triliun.

Dengan dukungan investasi, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,3 persen pada 2023.

“Terkait dengan investasi, ada beberapa hal yang menjadi evaluasi bahwa tahun ini target daripada Rp1.200 triliun, berdasarkan data BKPM itu bisa dicapai. Cuma Bapak Presiden minta tahun depan targetnya Rp1.400 triliun, perlu ada beberapa regulasi yang disempurnakan yaitu tentunya penyempurnaan peraturan pemerintah," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/1/2023) lalu.