Pandemi Melandai Tapi Belanja APBN 2023 Tetap Rp3.000 Triliun, Sri Mulyani: Bakal ke Sini Larinya...

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan belanja negara dalam APBN 2023 dirancang mencapai Rp3.061,2 triliun, jumlah ini tak jauh beda dari realisasi sementara belanja 2022 yang tembus Rp3.090,8 triliun untuk pandemi Covid-19.

Padahal, Sri Mulyani mengatakan belanja APBN 2023 sudah tak lagi diprioritaskan untuk penanganan pandemi, seperti pembiayaan vaksin dan pasien Covid-19.

Baca Juga: Masyarakat Butuh 12,7 Juta Rumah Tapi APBN Terbatas, Begini Solusi Pemerintah

"Jadi artinya, kalau kita sudah tidak mengeluarkan untuk vaksin, untuk merawat pasien, uangnya ke mana? Karena total belanjanya tetap di Rp3.000 triliun," ujarnya, dalam Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2023, di Gedung AA Maramis, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Sri Mulyani lalu menjelaskan APBN 2023 itu digunakan untuk mendukung berbagai bidang pembangunan, yang terkait dengan modal sumber daya manusia (SDM), modal fisik, dan antisipasi ketidakpastian.

"Uangnya itu di tahun 2022 untuk subsidi BBM sebesar Rp555 triliun dan semuanya belanja supporting. Sehingga, tahun 2023 ini sebetulnya kalau subsidi BBM cenderung turun, kita akan tetap punya ruang yang cukup," katanya.

Lalu, Sri Mulyani membeberkan ada tujuh belanja jumbo APBN 2023 yang difokuskan pada program non-covid-19, di antaranya untuk pendidikan, perlindungan sosial (perlinsos), infrastruktur, ketahanan energi, pertahanan keamanan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

"Tahun ini, kita sudah mulai transisi menuju ke situasi normal. APBN tahun 2023 yang jumlahnya Rp3.061 triliun mulai dinormalisasi kembali," tegasnya.

Baca Juga: Di Tengah 'Hantu' Resesi Global, Sri Mulyani Jamin Pemulihan Ekonomi RI Tetap Merata Berkat APBN

Ia merincikan, anggaran terbesar adalah untuk pendidikan yakni sebesar Rp612,2 triliun. Lalu, untuk perlinsos sebesar Rp476 triliun disusul untuk infrastruktur yakni sebesar Rp392,1 triliun.

Kemudian, untuk ketahanan energi sebesar Rp341,3 triliun, pertahanan keamanan sebesar Rp316,9 triliun, kesehatan Rp178,7 triliun, serta ketahanan pangan Rp104,2 triliun.