Ingat Ucapan Elite Megawati, Manuver Jokowi Tanggapi Isu Masa Jabatan Kades Disoroti: Ada Mobilisasi...

Pengamat Politik, Rocky Gerung terus menyoroti perkembangan wacana perpanjangan masa jabatan dari kepala desa alias kades.

Dirinya mengatakan sudah ada kecurigaan soal demonstrasi yang terjadi dengan mobilisasi yang tergolong besar dari mereka.

Baca Juga: Tuntutan Soal Masa Jabatan Lagi, Kades Bakal Dijadikan Peralatannya Jokowi: Publik Sudah Curiga...

Apalagi setelah kepala desa, perangkat desa tiba-tiba turut serta ingin memperjuangkan kehidupan ekonominya.

"Beban beban pekerjaan perangkat desa banyak ya. Orang hamil, orang berkelahi, sehingga mereka meminta protek (perlindungan) hidup yang lebih baik," ujar Rocky di media sosial YouTube miliknya.

Meski demikian, situasi ini cenderung akan membuat publik makin curiga. "Ini semacam ada orkrestra. Publik akan menyebut anak nama pak Jokowi , Luhut juga disebut, pak Tito menteri," kata Rocky.

"Ada mobilisasi, ada kekhawatiran. Jika sekarang menteri, tidak memperjuangkan Jokowi, maka dipakai ini," sambung dosen Universitas Indonesia (UI) Ini.

Baca Juga: Macam Tak Tahu Detil Wacana Biaya Haji, Pendukung Anies Kuliti Jokowi: Gaduh, Tinggal Kaget Aja

Sebelumnya, Kepala Desa dari penjuru daerah menggelar demonstrasi ke gedung DPR/MPR menuntut agar masa jabatan kades selama 9 tahun.

Di saat yang sama, Budiman Sudjatmiko dipanggil Jokowi ke Istana, kapasitasnya sebagai pembuat Naskah Akademik Undang-undang Desa.

Usai pertemuan dengan Jokowi, Budiman mengaku Presiden sepakat dengan tuntutan perpanjangan masa jabatan kades 9 tahun.

Baca Juga: Jokowi Dituduh Peras Rakyat Lewat Pajak, Anak Buah Sri Mulyani: Susahnya Jadi Manusia Merdeka...

"Saya bicara dengan Pak Jokowi dan pak Jokowi mengatakan sepakat dengan tuntutan itu. Beliau, pak presiden mengatakan tuntutan itu masuk akal, ya," kata Budiman.

Budiman mengunngkapkan jika masa jabatan kepala desa itu 6 tahun untuk satu kali periode. Kepala desa juga bisa menjabat selama dua periode lagi apabila terpilih.

Ia mengklaim, aturan itu banyak menimbulkan efek sosial di lapangan.

"Karena kalau kita pilih kepala desa kan dengan tetangga dengan saudara sendiri itu kadang-kadang 3 tahun, 2 tahun pertama itu nggak selesai konfliknya. Sehingga sisa 3 tahun atau 4 tahun nggak cukup untuk membangun desa," terangnya.

Baca Juga: Jokowi Saja Menahan Diri, Keinginan Kades Tambah Masa Jabatan Disoroti: Mereka Makin Ngelunjak Saja!

"Sementara harus pilkades lagi sehingga kerja konsentrasi bangun desa (hanya) 2/3 tahun. Sementara 3/4 tahun habis untuk berkelahi," sambung Budiman.