Pegang Kemudi ASEAN, Indonesia: Diplomasi 'Toa' Enggak Berlaku buat Myanmar

Pernyataan terbaru Retno menandai keberangkatan dari sikap Indonesia sebelumnya, di mana Jakarta mengkritik junta Burma karena tidak melaksanakan konsensus lima poin.

Konsensus menyerukan diakhirinya kekerasan, penyediaan bantuan kemanusiaan, penunjukan utusan khusus ASEAN, dialog antara semua pemangku kepentingan dan mediasi oleh utusan tersebut.

Militer Myanmar, yang menggulingkan pemerintah terpilih pada 1 Februari 2021, mengingkari konsensus yang telah “disetujui” pada April tahun itu. Perjanjian itu dimaksudkan sebagai peta jalan untuk memulihkan perdamaian dan demokrasi di Myanmar.

Sejak kudeta, junta Burma telah melakukan kampanye penyiksaan yang meluas, penangkapan sewenang-wenang dan serangan yang menargetkan warga sipil, kata PBB dan kelompok hak asasi manusia.

Hampir 3.000 orang telah terbunuh dan lebih dari 17.000 telah ditangkap dalam hampir dua tahun sejak itu, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik yang berbasis di Thailand.

Banyak pengamat dan analis regional, serta menteri luar negeri Malaysia sebelumnya, mengatakan sudah waktunya untuk membuang konsensus dan menyusun rencana baru pada tenggat waktu yang mencakup mekanisme penegakan hukum.