Pengamat Jabarkan 4 Solusi Untuk BPKH Agar Biaya Haji Indonesia Murah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Semakin mudah dan semakin banyak jemaah haji yang bisa diberangkatkan dan semakin mudah masyarakat yang ingin berangkat haji artinya pengelolaan haji di Indonesia mendapat keberhasilan.

Untuk itu menurut Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Kemenag dituntut untuk kreatif agar bisa mewujudkan hal tersebut. 

“Jika kemenag mempersulit orang melaksanakan ibadah haji dengan berbagai macam kebijakan maka artinya pemerintah tidak pro terhadap rakyat dan tidak amanah dalam menjalankan konstitusi,” katanya melalui keterangan tertulis, Kamis (02/02/23).

Baca Juga: 'Disingkirkan' PPP Diduga karena Dukung Anies, Begini Catatan Karier Guruh Tirta Lunggana Anak Haji Lulung

“Nilai Manfaat Dana Haji itu sudah diatur dalam UU No. 34 tahun 2014 yang didistribusikan melalui virtual account masing-masing jamaah yang nilai manfaatnya akan dirasakan oleh orang yang akan berangkat di tahun berjalan,” tambahnya.

Persoalannya pengelolaan dana haji ini menjadi tidak bijak karena dana kelolaan sebesar Rp167 triliun ini hanya 70% saja yang dimasukan kedalam SBSN. Itu sebabnya BPKH dianggap malas sehingga harus menaikkan dana haji.

Di tahun haji 2022 yang menarik adalah pemerintah Arab Saudi menaikkan biaya Masyair yaitu biaya selama jamaah haji bermalam di Mina dan di Arafah. 

“Saat itu mendadak sekali jamaah haji harus mengeluarkan sebesar Rp 22 juta. Saat itu BPKH tidak menaikan dana haji padahal dana haji tersebut,” katanya.

“Tapi hal tersebut sangat wajar karena jemaah haji tertunda selama 2 tahun untuk berangkat ke Saudi akibat Pandemi, sementara dana haji tersebut investasinya terus berjalan sehingga nilai manfaatnya bisa menangani kekurangan dari dana haji tersebut,” tambahnya.

“Sebenarnya menempatkan 70 persen dana haji di SBSN ini adalah salah tempat karena nilai manfaat yang dihasilkan sangat kecil. Mungkin BPKH didesak untuk menempatkan dana haji tersebut disana karena didesak oleh kementrian keuangan atau pemerintah untuk diinvestasikan disana karena pemerintah butuh uang,” jelasnya. 

Tapi yang menjadi persoalan menurut Achmad adalah saat jemaah haji yang sudah memberikan uangnya untuk pembangunan tapi saat mau berangkat haji mereka masih diperah dengan biaya haji yang sangat mahal. Itu sangat tidak fair.

Tentunya BPKH seharusnya lebih kreatif memanfaatkan peluang menempatkan dana haji ini di sektor-sektor yang secara feasibility study sangat prospektif sehingga biaya haji bagi para jemaah akan lebih murah.

Baca Juga: Macam Tak Tahu Detil Wacana Biaya Haji, Pendukung Anies Kuliti Jokowi: Gaduh, Tinggal Kaget Aja

Dalam hal ini, ada beberapa solusi yang bisa membuat biaya haji menjadi murah: 

Pertama, jangan menginvestasikan dana haji di sektor yang nilai returnnya kecil. BPKH harus punya target berapa nilai return yang dibutuhkan untuk tahun ini. Tidak hanya diinvestasikan di SBSN tetapi bisa ke investasi langsung atau investasi lainnya. 

Jadi mulailah dengan investasi langsung dengan porsi yang signifikan. BPKH bisa meniru apa yang dilakukan Malaysia yang membeli tanah dan membangun hotel yang bagus di Saudi dekat Mekah dan masjid Nabawi menggunakan dana kelolaan itu kemudian mengoperasikannya untuk kepentingan jamaah. 

Jika disaat musim haji bisa digunakan untuk jamaah sehingga operasional haji menjadi berkurang karena hotel itu milik punya Indonesia. Selain untuk haji juga bisa dipakai untuk umroh dimana mendatangkan return juga yang bisa memberikan nilai manfaat yang tinggi.

Kedua, Kerjasama dengan Bank Indonesia karena komponen besar dalam biaya haji adalah biaya kurs. Indonesia harus memegang USD dan Riyal Saudi sehingga perlu adanya kerjasama antara BPKH, Kementerian Agama dan BI berembuk untuk mencari angka win-win solution untuk menstabilkan kurs sehingga kurs bisa terjaga saat pemberangkatan.

Ketiga, bisa bekerjasama dengan maskapai. BPKH berinisiatif membeli kepemilikan salah satu maskapai sehingga biaya penerbangan bisa memberikan nilai manfaat.

Baca Juga: Wacana Naiknya Biaya Haji Bikin Kaget Jokowi, Pendukung Anies: Tanggung Jawabnya Tak Diperlukan Lagi

Keempat, BPKH bisa menempatkan dana haji di sektor sawit dan sektor hilirisasi contohnya pertambangan. Ini juga dilakukan oleh Malaysia dimana perkebunan sawit yang secara transparan didanai oleh dana haji dan manfaatnya dikembalikan lagi kepada jamaah.

Jika pemerintah mempunyai will yang cukup kuat maka biaya haji murah ini sangat bisa dicapai. 

Tapi jika pemerintah malas dan tidak punya prinsip yang baik dalam mempermudah masyarakat untuk bisa beribadah haji maka kebijakan-kebijakan yang diambil pun akan berupa kebijakan-kebijakan yang menyulitkan.