Jabar Ranking 4 Tingkat Kerawanan Pemilu 2024, Jakarta Nomor Wahid

Warta Ekonomi, Bandung -

Wilayah Jawa Barat (Jabar) menempati urutan keempat dalam tingkat kerawanan Pemilu 2024. Adapun, posisi pertama ditempati DKI Jakarta disusul Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur.

Demikian diungkapkan Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyakarat (P2M) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar, Zaki Hilmi, dalam acara Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Bandung, Kamis (2/2/2023).

Baca Juga: Dikunjungi Anies Baswedan, AHY Akui Bahas Sejumlah Hal Jelang Pemilu 2024: Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang

Empat faktor yang menjadi tolok ukur dalam menentukan tingkat kerawanan Pemilu 2024 di antaranya konflik sosial politik, penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.

Menurut Zaki, banyak yang memprediksi kerawanan Pemilu 2024 lebih tinggi dibanding pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, pihaknya berusaha menganalisis dan mengantisipasi hal tersebut.

Dinamika kontestasi politik lebih tinggi terutama soal konsekuensi keberlimpahan pengguna media sosial, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu atau partisipasi publik dalam memberikan sikap dan tanggapan.

"Antisipasinya, pertama akan melakukan upaya take down, kerja sama dengan Kominfo dan platform medsos yang ada. Kedua, penguatan literasi maysrakat. Terhadap bagaimana penggunaan medsos yang baik, bagaimana soal tahapan pemilu yang benar, pencalonan dan lainnya," ungkapnya.

Bawaslu Jabar juga menyatakan sudah bekerja sama dengan perusahaan media sosial untuk melaporkan dan menarik unggahan dari akun yang memproduksi ujaran kebencian, isu SARA atau politik identitas.

Baca Juga: Pimpinan MPR Minta MK Tolak Gugatan Sistem Pemilu Coblos Partai

"Secara umum kalau di Jawa Barat, yang rawan tinggi itu ada di Kabupaten Bandung. Semua ada kategorisasi empat dimensi ini dan pemetaan di kabupaten/kota berbeda," kata Zaki.

"Ini juga merupakan bagian dari strategi mencegah terjadinya sebaran hoaks dan black campaign sendiri. Kami juga sedang membentuk tim khusus, termasuk bekerja sama dengan pemuka atau organisasi agama," pungkasnya.