Mendagri Minta Kepala Daerah di Wilayah Papua Jaga Harga Barang dan Jasa untuk Kendalikan Inflasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di wilayah Papua mengendalikan laju inflasi. Terlebih, di tengah ketidakpastian global akibat pandemi yang dampaknya masih terasa, adanya perang Ukraina-Rusia, serta faktor lainnya.

Mendagri mengatakan, dirinya sering memberikan arahan kepada kepala daerah pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap minggunya. Arahan tersebut salah satunya mengenai pentingnya menekan kenaikan harga barang dan jasa, serta menjadikannya sebagai isu penting untuk diperhatikan.

Baca Juga: Mendagri Imbau Kepala Daerah di Papua Jaga Iklim Kemudahan Berusaha untuk Tingkatkan PAD

"Nah, kenapa kita harus perhatian? Karena dampaknya bisa ke kita dan itu menyangkut perut rakyat," jelas Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/2/2023).

Mendagri menekankan, kepala daerah termasuk di wilayah Papua dapat menjaga harga barang dan jasa agar tidak mengalami kenaikan. Bila terjadi kenaikan harga, diperkirakan akan mengganggu keamanan di tengah masyarakat. Selain itu, kata Mendagri, kemampuan mengendalikan harga merupakan tanggung jawab pemerintah termasuk pemerintah daerah (Pemda) atas amanah yang diberikan oleh Tuhan dan masyarakat.

"Amanah dari Tuhan kepada kita untuk rakyat sebagai pemegang kekuasaan dan kita harus bisa mengendalikan. Oleh karena itu, kendalikan inflasi," tegas Mendagri.

Dirinya meminta daerah di wilayah Papua yang laju inflasinya relatif terkendali agar terus dijaga dan dipantau, baik harga barang maupun jasa. Bila ada kenaikan harga, Mendagri mengimbau kepala daerah segera melakukan langkah intervensi sehingga dapat terkendali.

Dalam kesempatan itu, Mendagri mengapresiasi Penjabat (Pj.) Wali Kota Sorong yang berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Februari 2023 laju inflasinya terendah di antara kota lainnya, yakni 3,23 persen. Capaian itu karena daerah tersebut melakukan sejumlah upaya penanganan seperti membuat gerakan menanam, mengecek harga barang dan jasa, serta membangun kerja sama dengan pihak terkait.

"Silakan tanya langsung kepada beliau (Pj. Wali Kota Sorong), saya hormat dan kagum," ujar Mendagri.

Namun, di lain sisi, Mendagri juga menyinggung masih adanya Pemda di wilayah Papua yang belum melaporkan upaya pengendalian inflasi kepada Kemendagri. Karena itu, dirinya mengimbau Pemda tersebut agar segera melaporkan langkah apa saja yang telah dilakukan dalam mengendalikan inflasi.

"Pada kesempatan ini saya mohon tolonglah dikasih tahu inspekturnya dan Pak Sekda setiap hari memonitor harga, perintahkan kepala dinas perdagangan," ujarnya.

Mendagri berpesan kepada kepala daerah di wilayah Papua dalam menyikapi naiknya harga beras. Menurutnya, masyarakat Papua termasuk Pemda setempat perlu mengaktifkan kembali kearifan lokal dalam bidang pangan. Dia mengatakan, banyak bahan makanan lokal yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Papua untuk memenuhi kebutuhan pangannya.

"Tidak hanya beras saja, (ada) ubi, keladi apalagi, gizinya tinggi, kolestrol rendah, gulanya juga rendah, ada ketela itu juga bagus, sagu apalagi, sagu berlimpah-limpah di sini," kata dia.