BRIN Makin Nggak Jelas, Orang PKS Minta Megawati Segera Turun Tangan: Ambil Sikap Tegas!

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendapat sorotan hangat beberapa waktu terakhir dengan langkah-langkah yang diambil. Para petingginya pun kini panen kritikan bahkan didesak untuk mundur.

Mengenai hal ini, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Soekarno Putri turun tangan. Sebagai Ketua Dewan Pengarah, Mulyanto menilai Megawati dapat memberikan arahan yang baik bagi Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko serta mengusulkan pencopotan kepada Presiden.

"Kini saatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN, Ibu Mega mengambil sikap tegas untuk mengusulkan kepada Presiden Jokowi soal penggantian Kepala BRIN,” ujar Mulyanto dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Selasa (7/2/23).

Baca Juga: 'Nggak Terima' Esemka Kebanggaan Jokowi Disebut Full Buatan China, Rocky Gerang Blak-blakan: Angin Ban Mobilnya Asli Indonesia!

Menurut Mulyanto, Ketua Dewan Pengarah memiliki kewenangan dan kapasitas untuk itu dalam rangka menjaga arah agar BRIN tetap konsisten sesuai dengan cita-cita pembentukannya.

Karenanya Megawati yang punya kewenangan dan posisi tersebut harus bisa membawa BRIN ke arah yang lebih baik.

“Kita tidak ingin, BRIN yang menjadi lembaga sentral bagi pembangunan riset dan inovasi nasional ini oleng dan terpuruk, karena tidak terkelola dan terkonsolidasikan dengan baik," ujarnya.

Mulyanto menyarankan Ketua Dewan Pengarah BRIN dapat turun dan berdialog dengan para peneliti, perekayasa, para tokoh iptek, serta para sesepuh pembangunan Iptek nasional untuk menyerap aspirasi merekadari hati ke hati.

Peran Ketua Dewan Pengarah BRIN sangat vital dalam kondisi sekarang ini untuk menyelamatkan bangunan riset dan teknologi nasional.Sebelum terlambat dan “kadung” ambruknya sendi-sendi kelembagaan Iptek tersebut.

Baca Juga: Prabowo Cs Disarankan Jangan Cari Gara-gara ke Anies Baswedan Soal Klaim Utang-Perjanjian, Janji Masa Lalu Diungkit: Timbul dan Tenggelam...

Sebelumnya diberitakan Komisi VII DPR RI, merekomendasikan pemberhentian Ketua BRIN karena dianggap gagal menjalankan tugas. Handoko dinilai tidak berhasil menjalankan proses penggabungan lembaga riset pemerintah. Akibatnya kegiatan riset nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya.

BRIN juga dinilai gagal karena terdapat selisih laporan penggunaan anggaran yang diterima DPR dengan yang beredar di media. Hal ini menandakan ada upaya Kepala BRIN menutupi potensi kerugian negara yang disalurkan melalui BRIN.