Pertama, semua partai politik dalam pemerintahan seperti Golkar, PKB, Gerindra, Nasdem, PAN, PPP, dan PDIP bersepakat mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin hingga masa akhir jabatan.
"Kalau soal dukungan terhadap pemerintahan Jokowi sampai 2024, mereka sepakat, kompak," terang akademisi Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu.
Meski demikian, terkait dengan politik, partai tersebut akan berupaya menemukan jalan masing-masing.
"Kalau terkait dengan pemilu, kalau terkait dengan pencapresan, kalau terkait dengan politik 2024, mereka akan jalan masing-masing," tegasnya.
Jaga Peluang
Oleh sebab itu, Ujang menilai langkah politik yang dilakukan Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebagai manuver untuk menjaga segala kemungkinan di masa depan.
"Jadi, semua langkah zig-zag ini, langkah manuver ketum-ketum partai itu semuanya dilakukan untuk menjaga segala kemungkinan. Itu dilakukan dengan tadi, main masing-masing untuk kepentingan masing-masing di Pemilu 2024," tandasnya.
Pertemuan Golkar dan PKS dinilai sebagai silaturahmi untuk mempersiapkan segala kemungkinan. Menurut Ujang, saat ini belum bisa benar-benar dipastikan koalisi yang bakal melenggang ke Pilpres 2024.
"Konteksnya silaturahmi itu untuk menjajaki segala kemungkinan yang terjadi ke depan. Kan saat ini, koalisi-koalisi itu belum pasti semuanya, walaupun KIB sudah punya koalisi. KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya) sudah punya koalisi. Mungkin Nasdem, PKS, dan Demokrat akan berkoalisi. Kan semuanya belum ada yang pasti," ungkapnya.
Ujang menambahkan kepastian koalisi akan muncul saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. "Intinya sebelum pendaftaran capres-cawapres di KPU bulan September 2023, maka semuanya belum ada yang pasti. Belum ada yang jelas," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
Advertisement