Wapres Ma'ruf Amin: Penyanderaan Pilot Susi Air Sudah Tidak Relevan dengan Papua Merdeka

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah terus mengupayakan pembebasan pilot Susi Air yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Menurut Wapres, sudah tidak ada relevansinya jika penyanderaan dikaitkan dengan kenginan KKB untuk Papua merdeka.

"Ya itu kan ada pihak kita ada pihak negaranya, negara dari pilotnya sebagai warga negara tentu  akan mengambil peran," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam keterangan persnya usai Penanaman Bibit Kamper dan Pohon Rempah di Masjid Raya Barus, Jl. Ahmad Yani Kampung Solok, Barus, Sumatra Utara (Sumut), Rabu (15/2/2023).

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin: Indonesia Butuh Sosok Manusia Bola

"Dan tidak mungkin dikompensasi dengan kemerdekaan. Itu gak relevan konteksnya," lanjut Wapres.

Wapres menjelaskan, saat ini Papua telah menjadi enam provinsi. Dari semua, hanya satu provinsi yang bermasalah.

"Di provinsi yang lain tidak ada masalah, hanya ada di satu provinsi di Pegunungan bahkan di daerah lain minta nambah provinsi. Di Papua Barat minta nambah satu provinsi. Di Papua Induk minta nambah provinsi. Artinya mereka sebenarnya gak ada masalah. Kalau ada kelompok mengatasnamakan Papua itu sudah tidak relevan lagi," jelas Wapres.

Untuk itu, pemerintah terus melakukan pendekatan dengan pembangunan kesejahteraan. Hal ini tentu harus didukung dengan keamanan yang kondusif.

"Karena itu kita ingin pendekatan kita kan pembangunan kesejahteraan. Pembangunan kesejahteraan ini tidak bisa berjalan dengan baik kalau keamanan tidak bisa kondusif di lima Provinsi kondusif," ucapnya.

Baca Juga: Pimpinan MPR Sebut Kunci Kesejahteraan Papua Ada di Bidang Pendidikan

Wapres pun menegaskan akan segera menginstruksikan pihak keamanan untuk mengondusifkan provinsi Papua Pegunungan agar lebih aman.

"Kita buat kondusif nanti keamanan akan kita buat bagaimana perlindungan kepada masyarakat proyek-proyek yang kita jadikan pembangunan akan diperketat. Supaya petugas keamanan kita lakukan pengawalan," tegas Wapres.