Setahun Perang, Inilah Resolusi-resolusi yang Dibuat PBB Selama Konflik Rusia-Ukraina

Majelis Umum PBB menjadi forum terpenting yang berurusan dengan perang Rusia dan Ukraina karena Dewan Keamanan PBB yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional, lumpuh akibat hak veto Rusia. Sementara lima resolusi majelis PBB sebelumnya tentang perang Rusia dan Ukraina tidak mengikat secara hukum.

Resolusi pertama yang diadopsi delapan hari setelah invasi Rusia pada 24 Februari 2022 lalu menuntut gencatan senjata segera dan penarikan semua pasukan Rusia. Resolusi itu disetujui dengan suara 141-5 dengan 35 abstain.

Baca Juga: Pakar Bedah 'Kekuatan' Menhan Rusia yang Ternyata Dibekingi Vladimir Putin?

Resolusi kedua terjadi tiga minggu kemudian yang isinya menyalahkan Rusia atas krisis kemanusiaan Ukraina dan menyerukan perlindungan warga sipil dan rumah serta infrastruktur penting untuk kelangsungan hidup mereka. Resolusi itu diadopsi dengan suara 140-5 dengan 38 abstain.

Resolusi ketiga, 12 Oktober mengutuk “upaya aneksasi ilegal” Rusia atas empat wilayah Ukraina dan menuntut pembalikan segera. Resolusi itu mendapat suara tertinggi dari resolusi-resolusi sebelumnya yakni 143-5 dengan 35 abstain.

Dua resolusi lain yakni menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berbasis di Jenewa dan menyerukan agar Rusia dimintai pertanggungjawaban karena melanggar hukum internasional dengan menyerang Ukraina, termasuk membayar ganti rugi atas kerusakan, kematian dan cedera. Kedua resolusi ini mendapatkan lebih sedikit suara “ya” dengan masing-masing 93 dan 94 suara.

Kini, resolusi terbaru sedang dirancang. Uni Eropa pada Rabu (15/2/2023) lalu mengedarkan resolusi yang akan dipilih oleh Majelis Umum PBB pada malam peringatan pertama setahun invasi Rusia ke Ukraina minggu depan. Resolusi yang akan jadi inisiatif PBB ini menyerukan penghentian permusuhan dan perdamaian yang menjamin Ukraina tetap pada kedaulatan, kemerdekaan, kesatuan dan keutuhan wilayah.

Direncanakan tidak ada veto di badan dunia beranggotakan 193 negara itu, sehingga resolusi tersebut pasti akan diadopsi pada akhir sesi sidang khusus darurat tingkat tinggi majelis umum PBB. Diharapkan dengan capaian itu penghentian perang akan didapatkan pada 23 Februari.

Untuk menandai peringatan setahun perang tersebut, Ukraina meminta UE untuk menyusun resolusi tersebut dengan berkonsultasi dengan negara-negara anggota PBB, dengan tujuan mengumpulkan dukungan kuat dari komunitas internasional untuk perdamaian di Ukraina sejalan dengan Piagam PBB, kata seorang diplomat UE yang tidak berwenang untuk berbicara di depan umum.

Piagam tersebut menyerukan penyelesaian sengketa secara damai dan menyatakan bahwa semua negara harus menahan diri “dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun.”

Ukraina pada awalnya berpikir untuk meminta Majelis Umum mempertahankan 10 poin rencana perdamaian yang diumumkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada pertemuan puncak KTT G20 di Bali, Indonesia November 2022 lalu, kata diplomat AS. Tetapi ide ini dikesampingkan demi resolusi yang lebih luas dan kurang rinci yang diedarkan pada hari Rabu (15/2/2023) ini.