Eks Petinggi PBNU Ikut Sorot Kasus Mario Dandy, Ancam Kumpulkan Ulama untuk Lakukan Ini Kalau Sampai...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Viralnya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak pejabat pajak bernama Mario Dandy yang berbuntut terbongkarnya gaya hidup mewah kalangan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ikut disorot tajam Mantan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj.

Ia ikut tercengang kala mengetahui kekayaan pejabat pajak yang juga ayah Mario, yakni Rafael Alun Trisambodo, yang mencapai Rp56 miliar.

Baca Juga: Bukan Rafael, Pemilik Rubicon yang Dibawa Mario Dandy Ternyata Tinggal di Gang Sempit, KPK Curiga: Setelah Kami Datangi, Orangnya...

Said Aqil menceritakan kisahnya saat menjadi Ketua Umum PBNU pada September 2012 silam di Munas Ulama di Pesantren Cirebon. Kala itu, baru saja ada kasus Gayus Tambunan, yakni mantan pegawai Ditjen Pajak yang dikenakan pidana karena kasus mafia.

Diceritakan oleh Said, para kiai memutuskan saat itu bahwa jika uang pajak diselewengkan, maka NU akan mengambil sikap tegas dengan tidak lagi membayar pajak.

Said Aqil melanjutkan, hasil munas ulama yang menyerukan tidak membayar pajak jika terbukti ada penyelewengan sampai membuat Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beraksi. SBY mengirimkan utusan pribadi kepadanya.

Di depan staf khusus yang telah dikirim oleh Presiden SBY tersebut, Said Aqil menjelaskan keputusan tersebut dibuat berdasarkan referensi kitab kuning, juga berdasarkan pada keputusan para imam serta ulama.

Baca Juga: Sindir Keras Rafael Alun, KH Said Aqil Beri Ultimatum: Ulama Bisa Ajak Warga NU Tak Bayar Pajak

Menurutnya, apabila pajak diperuntukkan untuk rakyat, khususnya untuk pembangunan dan kebaikan, maka pihak NU sendiri akan mendukung adanya hal tersebut. Namun jika untuk hal buruk, NU tidak akan mendukung.

Sama seperti kasus Gayus Tambunan, Said Aqil meminta agar kekayaan fantastis dari Rafael Alun juga diselidiki lebih dalam. Apabila memang terbukti terjadi penyelewengan uang pajak, maka ia memastikan para ulama akan mengajak warganya untuk tidak lagi membayar pajak.