Menko PMK Sebut Kemiskinan Ekstrem 0 Persen Dapat Selesaikan Stunting

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kalimantan Utara (Kaltara) terus dipercepat. Kedua masalah tersebut harus ditangani secara terpadu dan beriringan.

"Keluarga miskin ekstrem itu memiliki potensi stunting yang besar. Artinya kalau menangani kemiskinan ekstrem akan menyelesaikan stunting juga. Karena itu intervensinya harus beriringan juga," ucap Muhadjir dalam seri Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kaltara, Senin (6/3/2023).

Baca Juga: Menko PMK Pastikan Tanggap Darurat Berjalan Baik di Pengungsian Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Kaltara merupakan provinsi ke-14 yang disisir dalam acara virtual ini. Lebih lanjut, Menko PMK mengatakan kondisi keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrem dengan keluarga yang memiliki risiko stunting cukup tinggi. Intervensi sensitif dan spesifik untuk mengatasi keduanya mirip.

"Dalam arti intervensi spesifik adalah berkaitan dengan kondisi medis, kesehatan ibu, bayi, dan remaja untuk mencegah stunting. Dan intervensi sensitif seperti sanitasi ketersediaan air bersih, air minum, keterbatasan alat komunikasi atau sarana transportasi," ungkapnya.

Untuk diketahui, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang berbatasan dengan Malaysia, merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia, yaitu provinsi ke-34 dan terbentuk pada 2012, namun cukup progresif dalam menangani masalah sosial kemiskinan ekstrem dan stunting.

Baca Juga: Kaitkan Stunting dengan Ibu-Ibu Pengajian, Gelar Berderet Megawati Diungkit: Seorang Ilmuwan Harus Mempunyai Data dan Argumen!

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka stunting di Kaltara 22,1 persen. Angka tersebut mengalami penurunan cukup signifikan (5,4 persen) dari sebelumnya pada 2021 sebesar 27,5 persen.

Sementara, angka kemiskinan ekstrem di Kaltara pada tahun 2022 makin mendekati 0 persen. Yakni, sebesar 0,63 persen, turun sebesar 0,23 persen dari 0,86 persen pada tahun 2021.

Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, mengatakan pemerintah daerah berupaya serius dalam rangka penghapusan kemiskinan. Langkah itu dilakukan dengan kolaborasi multipihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan lembaga-lembaga non-pemerintah.

Dia mengatakan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Kaltara membuat provinsi ke-34 ini optimis dapat mencapai target nasional pada tahun 2024, yakni 0 persen kemiskinan dan 14 persen prevalensi stunting. 

Baca Juga: Megawati Mohon Pasang Kuping Baik-baik! Yang Ngomong Bukan Orang Sembarangan: Stunting Tak Ada Hubungannya dengan Ibu-ibu Pengajian!

Angka nasional kemiskinan ekstrem, menurut BPS, pada Maret 2022 sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa, menurun dari data Maret 2021 yang sebesar 2,14 persen atau 5,8 juta jiwa. Sedangkan angka stunting 2022, menurut SSGI, 21,6 persen, turun dari 2021 sebesar 24,4 persen. 

Gubernur memaparkan masih ada masalah yang menghambat dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem, seperti kurangnya sarana prasarana, masalah sumber daya manusia, serta terbatasnya akses transportasi. 

Baca Juga: Menko PMK Ajak Mahasiswa Berkontribusi dalam Pengentasan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

"Terbatasnya sumber daya manusia ini memang masih banyak tempat kami (Kalimantan Utara) yang belum memiliki akses darat, laut, maupun sungai. Bahkan, ada beberapa daerah yang harus menggunakan moda transportasi udara," ucap Zainal. 

Untuk dapat menjangkau layanan warga di pedalaman yang bisa dijangkau transportasi air, Gubernur Zainal juga meminta pemerintah pusat membantu dengan ambulans air. Sarana ini menjadi trasportasi pasokan makanan serta bisa membantu warga untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat.