Hadapi Sengketa Plumpang, Gerak Luhut Melawan Usul Wakilnya Jokowi Disorot Tajam: Dia Arogan, Sudah Kelewatan!

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto geram dengan pernyataan kontroversial dari Luhut Binsar Pandjaitan soal Sengketa Plumpang.

Menterinya Joko Widodo alias Jokowi tersebut diketahui berbeda pendapat dengan sejumlah pihak soal solusi akan sengketa tersebut.

Baca Juga: Bukan Remote Kebakaran Plumpang, IMB Kawasan Justru Wujud Kepedulian Anies Baswedan: Dia Melanjutkan Program Jokowi

Luhut menginginkan depo yang sudah lama ada dalam kawasan tersebut untuk tak dipindahkan. Hal inilah yang disoroti Mulyanto.

Perbedaan sikap ini pula yang disinyalir akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang menjadi korban kebakaran.

“Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara.”ujar Mulyanto, kepada wartawan.

Ia menambahkan, harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada publik.

Baca Juga: Bernafsu Masuk Istana Jokowi, Kubu AHY Teguh Menginginkan Slot Duetnya Anies Baswedan

Mulyanto mendesak Menko Marves untuk tidak bicara di luar ranah kewenangan kementerian tersebut.

Menurut Mulyanto, hal ini bisa jadi preseden buruk bagi tatakelola pemerintahan yang baik. “Arogansinya sudah kelewatan.”ucap Mulyanto.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, seharusnya warga di dekat Depo Plumpang mendapat prioritas untuk dipindahkan.

Baca Juga: Ahok Gantungkan Nasib Warga Plumpang, Misinya Jokowi Sampai Diselesaikan Anies Baswedan: IMB Itu Tanda...

Ia menjelaskan, warga di buffer zone atau jarak aman TBBM dengan pemukiman harus dipindahkan, bukan malah depo Plumpang dipindahkan.

Sebab, Depo Pertamina Plumpang berenca dipindahkan ke kawasan Pelindo. Namun, Luhut menyebut Depo Pertamina Plumpang sudah ada sejak lama.

“Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Ini kalian jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone untuk tidak ada kejadian (kebakaran). Jangan ini (Depo Plumpang) yang disuruh pindah, oran tidak berhak di situ harus disuruh pindah, jangan dibalik-balik,” ucap Luhut di markas Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal). Jakarta.

Bahkan, Luhut menyebut pihak yang memberikan izin warga untuk membangun pemukiman di buffer zone Depo Plumpang merupakan hal yang tidak patut.

Baca Juga: Apapun Nyalahin Anies Baswedan, Kubu Grace Natalie Disorot Tajam: Kemarin Agama, Sekarang Cari Kesalahan!

“Orang yang begini, nanti pemerintah akan dikaji memberikan kompensasi atau dibangunkan (tempat tinggal) apa atau bagaimana. Tapi tidak boleh lagi terulang seperti ini.”imbuh Luhut.