Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Giliran Ahok yang Dikuliti Habis Buntut Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Mulai Ada Usul Pencopotan: 'Yang Menonjol Cuma...'

Giliran Ahok yang Dikuliti Habis Buntut Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Mulai Ada Usul Pencopotan: 'Yang Menonjol Cuma...' Kredit Foto: Instagram/Basuki Tjahaja Purnama
Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, menyuarakan pencopotan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari kursi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina. Awalnya, ia menyinggung langkah Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Dedi Sunardi dari posisi Direktur Penunjang Bisnis Pertamina usai insiden.

"Ini semua harus dievaluasi secara sungguh-sungguh. Ketua dewan pengawas yang juga komite risiko, Pak Ahok harus bekerja mengawasi dengan baik. Jangan hanya tebar pesona," kata Mulyanto dikutip Kamis (9/3/2023).

Baca Juga: Ahok Lama Diam Soal Isu Depo Plumpang, Sekalinya Berkoar Malah Lempar Tangan: Bisa Nanya ke...

Menurut politkus PKS ini, jangan ada tebang pilih dalam menindaklanjuti tragedi Depo Plumpang. "Jadi yang dicopot jangan hanya direksi, tetapi juga Komut yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan atau komite risiko," lanjutnya.

Ia menilai, kinerja Ahok selama menjabat Komut Pertamina, belum ada yang mengesankan. Justru tebar pesona menjadi jurus yang menonjol dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Kita tidak melihat ada kinerja yang mengesankan, yang menonjol sekadar tebar pesona dan kontra produktif," ujarnya.

"Komut lebih terkesan banyak bicara, ketimbang banyak kerja. Terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan perusahaan secara umum, juga melalui Komite Risiko," lanjut Mulyanto.

Baca Juga: Fraksi Demokrat Sebut Ahok Mesti Tanggung Jawab atas Insiden Depo Pertamina Plumpang

Menurut catatannya, pada 2021, Depo BBM milik Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, mengalami kebakaran hingga enam kali. Bahkan hampir tiga bulan sekali juga terjadi musibah terhadap depo terbesar di dunia ini.

"Ini kan luar biasa. Pemerintah kurang perhatian pada Pertamina. Kementerian BUMN ini mendesak profit dan juga deviden. Sementara soal maintenance kurang perhatian. Ini kan kurang fair. Layanan publik itu yang utama bagi BUMN, bukan sekedar untung," tutup Mulyanto.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ayu Almas

Advertisement

Bagikan Artikel: