Bukan Cuma Janji Manis Anies, Warga Tanah Merah Juga Dapat Harapan dari Jokowi: Ujung-ujungnya Malah Jadi Musibah

Program IMB ini menjadi salah satu janji kampanye Anies saat Pilkada 2017 lalu. Ia menjanjikan akan membebaskan lahan warga Tanah Merah yang bersengketa dengan PT Pertamina.

Janji politik tersebut pernah ditentang keras oleh rivalnya di Pilkada DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Baca Juga: Anies Baswedan Dikambinghitamkan dalam Kebakaran Depo Plumpang , Sinulingga: Masyarakat Itu Ngerti

Ahok menegaskan bahwa warga di Tanah Merah tak bisa ditolong karena menempati wilayah berbahaya dekat Depo Pertamina. Terlebih tanah tersebut juga milik PT Pertamina.

Ahok yang kini menjadi Komusaris Utama PT Pertamina itu juga mengaku memiliki data terkait hal itu. Ia menawarkan Anies jika ingin melihat data konkretnya.

"Biasanya, calon ini kan saya bilang dia enggak kuasai data. Saya bilang Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita. Kita kan open data," kata Ahok.

Diberi KTP oleh Jokowi

Menarik benang merah jauh ke belakang, pada tahun 2012 Gubernur DKI Jakarta saat itu, Jokowi memberikan KTP untuk warga Tanah Merah.

Mulanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta bersikeras warga Tanah Merah tidak bisa mendapatkan KTP ataupun KK dengan alamat tersebut. Sebab, mereka menduduki lahan bukan miliknya, melainkan milik PT Pertamina.

Setelah Jokowi naik menjadi gubernur, ia memuluskan jalan warga Tanah Merah memiliki KTP untuk mempermudah masalah administrasi kependudukan.

Terkait kepemilikan tanah, kala itu Jokowi berjanji akan duduk bersama PT Pertamina membicarakan soal sengketa Tanah Merah.

Baca Juga: Ungkap Dosa Besar Anies ke Korban Meninggal Tragedi Plumpang, Grace PSI Nggak Main-main: Pakai Akal Sehat Dong!

Wali Kota Jakarta Utara kala itu, Bambang Sugiono menyebut pemberian KTP dan RT/RW untuk warga Tanah Merah bukan berarti memberikan kepemilikan lahan kepada warga.

Pemberian KTP tidak diikuti dengan pemberian fasilitas lain seperti jalan hingga sekolah. Sebab, KTP hanya untuk menyelesaikan legalitas kependudukan warga sekitar saja.