Jaga Kondusivitas Jelang Turunnya Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin: Jangan Gunakan Politik Identitas!

Termasuk juga pesantren, sambungnya, yang dikhawatirkan akan menjadi tempat polarisasi sosial.

“Nanti pembelahan (polarisasi) bukan hanya di masyarakat tapi di dalam pesantren, di dalam masjid, di tempat-tempat ibadah itu bisa terjadi,” ungkapnya.

Baca Juga: Anies Baswedan Tak Sevisi, IMB Plumpang Justru Berlawanan dengan Misi Jokowi: KTP Itu Berbeda...

Untuk itu, Wapres menegaskan bahwa berbagai indikasi penggunaan politik identitas harus dicegah sehingga tidak berlanjut dan menimbulkan perpecahan masyarakat.

“Ini harus dicegah termasuk [melalui] dialog-dialog kebangsaan baik nasional maupun di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota,” tandasnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa nilai-nilai kebangsaan yang asli Indonesia, pluralisme, kebinekaan, dan persatuan bangsa harus digaungkan untuk melawan politik identitas.

“Empat pilar ini harus didengungkan, terus dikampanyekan oleh semua pihak yang peduli kepada bangsa ini, baik secara fisik dan tidak hanya melalui forum akademik formal, tetapi juga kegiatan-kegiatan kesenian, olahraga yang membawa nilai-nilai kenusantaraan dan kebangsaan,” urainya.

Selain itu, sambung Tito, nilai-nilai tersebut  juga harus digaungkan dalam media sosial yang rawan menjadi media penyebaran narasi-narasi politik identitas.

Baca Juga: Dipromosikan Anak Buah Jokowi, Rakyat Hong Kong Dibuat Terpesona dengan Keindahan Rumah Lamin

“Sehingga dengan demikian kalau ini gaungnya jauh lebih besar, menjaga persatuan bangsa dengan format Indonesia sebagai negara yang plural, bhinneka, maka otomatis mereka yang akan menaikkan isu politik identitas akan jadi musuh bersama,” pungkasnya