Jaga Kondusivitas Jelang Turunnya Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin: Jangan Gunakan Politik Identitas!

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan menjelang tahun pemilu 2024 kampanye dan sosialisasi yang dilakukan partai politik (parpol) dilarang menggunakan politik identitas. Tentunya hal ini harus dilakukan oleh pihak terkait sebelum pelaksanaan pemilu pada Februari 2024 mendatang.

Karena itu Wapres mengharapkan, pemilu 2024 dapat terbebas dari penggunaan politik identitas yang dapat menyebabkan polarisasi sosial.

Baca Juga: Hindari Polarisasi dalam Perebutan Kursi Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin: Hadirkanlah Gagasan Cemerlang!

“Polarisasi Pemilu lalu, yang kemudian membawa isu-isu identitas, itu jangan sampai diulangi,” pinta Wapres saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Dialog Kebangsaan bersama Partai Politik dalam rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024 di The St. Regis Hotel, Jakarta, Senin (13/03/2023).

“Seperti acara dialog kebangsaan, kemudian juga tentu sosialisasi terus dilakukan supaya tidak terulang,” ujarnya.

Selain itu, tutur Wapres, partai politik dan para kontestan Pemilu lainnya juga diharapkan dapat membuat pakta integritas atau kesepakatan-kesepakatan mengenai larangan penggunaan politik identitas.

“Dan diingatkan terus supaya partai-partai politik bisa mengendalikan diri untuk tidak menggunakan cara-cara politik identitas, sehingga membawa polarisasi yang bisa membelah bangsa,” pintanya.

Wapres menyatakan, bahwa indikasi politik identitas sudah mulai terlihat menjelang pemilu 2024.

Baca Juga: Membela Wong Cilik Macam Jokowi, IMB Plumpang Justru Wujud Keberpihakannya Anies Baswedan: Sebagai Pemimpin...

“Saya kira sudah ada, sudah pernah dilihat, misalnya memakai masjid sebagai tempat kampanye. Itu salah satu indikasi. Kalau itu tidak segera dicegah, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan, dijadikan tempat kampanye,” paparnya.

Termasuk juga pesantren, sambungnya, yang dikhawatirkan akan menjadi tempat polarisasi sosial.

“Nanti pembelahan (polarisasi) bukan hanya di masyarakat tapi di dalam pesantren, di dalam masjid, di tempat-tempat ibadah itu bisa terjadi,” ungkapnya.

Baca Juga: Anies Baswedan Tak Sevisi, IMB Plumpang Justru Berlawanan dengan Misi Jokowi: KTP Itu Berbeda...

Untuk itu, Wapres menegaskan bahwa berbagai indikasi penggunaan politik identitas harus dicegah sehingga tidak berlanjut dan menimbulkan perpecahan masyarakat.

“Ini harus dicegah termasuk [melalui] dialog-dialog kebangsaan baik nasional maupun di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota,” tandasnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa nilai-nilai kebangsaan yang asli Indonesia, pluralisme, kebinekaan, dan persatuan bangsa harus digaungkan untuk melawan politik identitas.

“Empat pilar ini harus didengungkan, terus dikampanyekan oleh semua pihak yang peduli kepada bangsa ini, baik secara fisik dan tidak hanya melalui forum akademik formal, tetapi juga kegiatan-kegiatan kesenian, olahraga yang membawa nilai-nilai kenusantaraan dan kebangsaan,” urainya.

Selain itu, sambung Tito, nilai-nilai tersebut  juga harus digaungkan dalam media sosial yang rawan menjadi media penyebaran narasi-narasi politik identitas.

Baca Juga: Dipromosikan Anak Buah Jokowi, Rakyat Hong Kong Dibuat Terpesona dengan Keindahan Rumah Lamin

“Sehingga dengan demikian kalau ini gaungnya jauh lebih besar, menjaga persatuan bangsa dengan format Indonesia sebagai negara yang plural, bhinneka, maka otomatis mereka yang akan menaikkan isu politik identitas akan jadi musuh bersama,” pungkasnya