Partai Demokrat Yakin Rebut Kemenangan dalam Pilpres 2024 Bersama Anies Baswedan

Menurut Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, seluruh elemen mesin partai terus bergerak, termasuk saat menyambut ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan pidato politik di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta. 

"Sejak tahun lalu kami di Demokrat Jakarta terus bergerak. Seluruh infrastruktur dan kekuatan mesin partai kami siapkan dengan baik untuk merebut kemenangan dalam Pemilu 2024 nanti. Sekarang ada 15.300 kader menyambut Mas Ketum di Istora Senayan," ujar Mujiyono kepada wartawan, Selasa (14/3/2023). 

Dia menjelaskan, seluruh kader Demokrat siap merebut kemenangan bersama Anies Baswedan dan AHY. 

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu memastikan, anggaran pemilihan kepala daerah 2024 di Jakarta telah disiapkan dengan baik. 

Baca Juga: Sisakan Partai Demokrat Deklarasi Resmi Bacapres 2024, Pihak Anies Tak Masalah jika Langsung Deklarasi Bersama

"Apa yang disampaikan Mas Ketum AHY sudah tepat. Apa jadinya bangsa ini jika pemilu ditunda. Padahal, anggaran sudah disiapkan dengan baik. Dalam APBD DKI Jakarta 2023 telah dialokasikan hibah untuk KPU DKI sebesar Rp534 miliar untuk pilkada nanti. Lalu, peserta pemilu juga sudah siap, dan kami bersama Koalisi Perubahan semakin solid untuk memenangkan mas Anies bersama ketum AHY," papar Mujiyono. 

AHY sebelumnya menyampaikan pidato politik yang menyangkut isu-isu kebangsaan. Dia mengaku khawatir Indonesia akan dicemooh negara lain karena menjalankan keputusan soal penundaan Pemilu 2024 dan menjadi banana republic atau republik pisang, istilah untuk menyebut negara yang kondisi politiknya tidak stabil.

"Saya khawatir, khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai banana republic karena semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilu yang demokratis. Tapi tidak punya legitimasi yang kuat sehingga kekuasaan yang dimiliki tidak sah dan tidak halal," katanya. 

Putra bungsu Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyesalkan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menunda tahapan Pemilu 2024. Menurut AHY jika putusan itu dipakai, sudah tidak terbayangkan apa yang terjadi bagi Indonesia kelak.