2 Strategi BI dan Pemprov Jabar Antisipasi Inflasi Jelang Ramadan

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat menggelar High Level Meeting (HLM) guna memperkuat sinergi-kolaborasi dalam menjaga stabilitas laju inflasi dan mendukung percepatan digitalisasi ekonomi.

HLM dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Erwin Gunawan Hutapea; Forkopimda Provinsi Jawa Barat; hingga Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat. 

Baca Juga: Biar Inflasi Nggak Jebol Saat Ramadan, BI dan Pemprov Jatim Perkuat Ketahanan Pangan

Kolaborasi tersebut diwujudkan guna meningkatkan efisiensi dan memperkuat efektivitas kebijakan ekonomi daerah dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Kegiatan ini juga merupakan langkah strategis guna merespons potensi peningkatan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1444 H. 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Erwin Gunawan Hutapea, mengatakan pihaknya bersama TPID dan TP2DD se-Jawa Barat berkomitmen untuk konsisten mendukung seluruh program pengendalian inflasi.

Salah satu bentuk dukungan Bank Indonesia, yakni fasilitasi biaya angkut komoditas pangan dan penyelenggaraan kegiatan Operasi Pasar yang telah dan akan dilakukan lebih luas lagi di beberapa Kab/Kota di Jawa Barat.

Selain itu, Bank Indonesia Jawa Barat juga akan terus mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui dukungan sarana prasarana digitalisasi pertanian, implementasi teknologi pertanian IP400, hingga program urban farming seperti Green House dan Organic Tower Garden.

"Berbagai langkah penguatan pasokan tersebut, turut didukung dengan komunikasi kebijakan untuk menjaga demand masyarakat tetap terkendali, disertai dengan upaya membentuk perilaku berdagang bijak di kalangan pedagang," kata Erwin kepada wartawan di Bandung, Senin (20/3/2023).

Baca Juga: Menteri Teten Masduki: Koperasi Jadi Solusi untuk Kendalikan Inflasi Pangan

Namun demikian, Erwin menjelaskan, dalam menghadapi inflasi menjelang HBKN Ramadan, Jawa Barat tetap harus waspada. Untuk itu, terdapat tiga langkah antisipatif yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. 

Pertama, penguatan digitalisasi data neraca pangan sebagai katalis pengendalian inflasi daerah. Hal tersebut antara lain melalui integrasi aplikasi SILINDA dan SIMAWAS yang menggabungkan data harga dan ketersediaan pasokan pangan di Jawa Barat, yang menjadi pilar penting dalam perumusan kebijakan Operasi Pasar hingga Kerja sama Antar Daerah antarsurplus-defisit. 

Kedua, optimalisasi lahan tidur guna menjadi lahan produktif yang dapat mendorong peningkatan produksi pangan lokal. Ketiga, dukungan subsidi ongkos angkutan bahan pangan guna menekan harga pangan semakin terjangkau. 

"Seluruh langkah tersebut merupakan kunci agar inflasi Jawa Barat tetap terjaga guna meraih Jabar Juara," tegasnya.

Baca Juga: Inflasi Diprediksi Terus Turun, BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan BI7DRR di Level 5,75%

Adapun, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan Jawa Barat saat ini sedang berada dalam kondisi yang sangat baik, seiring pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Nasional, realisasi investasi yang tertinggi se-Nasional dengan tingkat kemiskinan yang menurun. 

Sedangkan, dana untuk upaya pengendalian inflasi sekarang dapat diambil dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Sebelumnya, BTT memang dikhususkan untuk kebencanaan, namun sekarang BTT dapat dipakai untuk mengendalikan inflasi. 

Maka, dengan mengggunakan BTT, maka penyerapan dana pos pembangunan tidak akan terkurangi. Ekonomi tetap berjalan, masyarakat dapat fokus beribadah.

Sementara itu, untuk mengendalikan inflasi, Gubernur juga mengimbau warga membeli produk-produk dalam negeri. 

"Belanjalah produk-produk lokal," ujarnya.

Baca Juga: Inflasi AS Februari 2023 di Level 6%, BTC Tembus ke USD 26,000

Menurutnya, kepala daerah juga perlu mengantisipasi arus mudik yang menjadi salah satu penyebab inflasi. Kementerian Perhubungan memprediksi akan ada 123 juta pemudik di Jabar dan itu naik signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pandemi COVID-19 mulai menurun. 

"Ke depan, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se-Jawa Barat bersama Bank Indonesia serta stakeholders terkait dalam kerangka TPID dan TP2DD akan terus memperkuat berbagai program kebijakan pengendalian inflasi dan digitalisasi ekonomi di Jawa Barat," pungkasnya.