Perkuat Ekonomi dan Keuangan Syariah, Pemerintah Ingin Indonesia Jadi Pusat Halal Dunia

Dalam rangka mencapai visi Indonesia sebagai pusat halal dunia di 2024, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menggalakkan penguatan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu wujudnya yakni dengan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). 

Pemerintah menilai dibentuknya KDEKS dapat menyelaraskan kebijakan ekonomi syariah antarotoritas di tingkat daerah untuk percepatan pengembangan ekonomi syariah Indonesia serta memperkuat inklusivitas perekonomian daerah.

Baca Juga: Demi Membawa Industri Lokal Mendunia, BSI Gulirkan Ekosistem Ekonomi Syariah Lewat Talenta Wirausaha

Diketahui, Indonesia berpeluang besar menjadi pemain utama dalam sektor industri halal. Selain memiliki populasi muslim terbesar di dunia yakni mencapai 237 juta jiwa per Desember 2021, Indonesia juga berpotensi besar menghasilkan produk halal untuk memenuhi permintaan domestik maupun internasional.  

Sejalan dengan misi tersebut, pemerintah menyebut Provinsi Sumatra Barat menjadi pionir dalam pembentukan KDEKS melalui Peraturan Gubernur tanggal 7 April 2022. 

"Pada tahun 2022, telah terbentuk enam KDEKS yaitu di Provinsi Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Optimalisasi potensi setiap daerah di Indonesia menjadi kunci mencapai visi Indonesia sebagai pusat halal dunia," tulis Kemenkeu, dalam keterangan resmi, Selasa (21/3/2023).

Wakil Direktur Eksekutif KDEKS Sumatra Barat (Sumbar), Muhammad Sobri, mengatakan peran pemimpin daerah sangat penting dalam mengakselerasi pembentukan KDEKS.

"Provinsi Sumatra Barat sebagai satu dari sepuluh daerah kunci dalam pengimplementasian Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 telah mempersiapkan pembentukan KDEKS sejak tahun 2019," ujarnya.

Baca Juga: Laba bjb syariah Terus Tumbuh Signifikan Selama Tiga Tahun Terakhir

Dia menjelaskan komite ini bertugas mengoptimalkan potensi dan penerapan ekonomi dan keuangan syariah di Sumbar melalui kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Sejak adanya KDEKS, gerakan kita terpadu. Kemarin kita sama-sama bekerja, belum bekerja sama. Sekarang dengan adanya KDEKS, kita sudah bekerja sama dalam menggerakkan sektor industri halal," ucap Sobri.