Kontroversi Bukber Pejabat Dilarang, Manuvernya Jokowi Disorot Tajam: Rezim Takut Umat Islam Bersatu

Elite Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil menolak mentah-mentah larangan berbuka puasa secara bersama-sama untuk pejabat di Indonesia.

Dirinya mengatakan hal tersebut sangat tidak masuk akal, apalagi melihat alasan mengapa hal tersebut sampai dibuat oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Juga: Aplikasi Pengelola Talenta Nasional MANTAP Diperkenalkan, Presiden Jokowi Minta Menteri Integrasikan dengan Program Kemenaker

Alasan adanya larangan itu sendiri karena kekhawatiran akan terganggunya penanganan serta transisi menuju endemi dari Covid-19.

Hal itu menurut Nasir sangatlah janggal, dirinya curiga bahwa hal tersebut dilakukan karena adanya permintaan untuk memenuhi kepentingan segelintir pihak.

"Jadi dimana relevansinya pejabat dilarang buka puasa bersama. Saya menduga ini bukan ide orisinil Pak Jokowi. Tapi ada pihak yang membisikkan kepada beliau," ujar Nasir kepada wartawan, Jumat (24/3/2023).

Ia juga sempat menyinggung penyelenggaraan pesta perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para pejabat, baik kementerian dan lembaga. Bahkan pesta anak Presiden Jokowi sendiri di Solo juga menghadirkan banyak tamu undangan.

Baca Juga: Kepala BIN Dinilai Telah Salah Gunakan Jabatannya Setelah Ungkap ‘Aura’ Presiden Jokowi Pindah ke Prabowo

Adanya larangan tersebut kata dia, menunjukkan bahwa Presiden tidak peka dengan tradisi berbuka puasa yang merupakan kearifan lokal umat Islam di Indonesia.