Dorong 4 DOB di Papua Segera Rampung, Pemerintah Usul Pakai Alokasi Anggaran Percepat Pembangunan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penyelesaian empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua menggunakan alokasi anggaran untuk mempercepat pembangunan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyampaikan bahwa pihaknya telah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di empat DOB digunakan untuk pelaksanaan pembangunan di masing-masing provinsi, baik Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, maupun Papua Barat Daya. 

“Karena tujuan kita untuk dalam masa transisi penyelenggaraan pemerintahan ini kan tujuannya adalah untuk pembangunan praspem (prasarana pemerintahan),” ujarnya, usai Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten se-Papua Pegunungan, di Papua, dikutip Minggu (26/3/2023).

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta TNI Polri Kawal Pembangunan untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua

Lebih lanjut, Wempi menjelaskan, selain membangun praspem, empat DOB di Papua juga turut bertanggung jawab mengawal proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, baik pada 14 Februari maupun 27 November 2024. 

Pasalnya, kata Wempi, empat DOB tersebut menjadi daerah yang turut menggelar Pemilu Serentak 2024. “Nah ini akan menjadi tugas dan tanggung jawab Pj. (penjabat),” sambungnya. 

Wempi berharap, kehadiran dirinya dapat mendukung pemerintah setempat dalam mengawal pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Dengan demikian, pemilu di daerah tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan. 

Baca Juga: Wapres: Pemerintah Bangun Terus Kesejahteraan dan Kedamaian di Tanah Papua

Di lain sisi, Wempi menambahkan, Kemendagri terus memastikan pelayanan publik di wilayah Papua tetap berjalan. Dia menegaskan, konflik bukanlah alasan untuk mengabaikan pelayanan publik kepada masyarakat. 

“Sehingga kita ingin memastikan para Pj. Pj. yang kita dorong ini berada di tempat, mengakomodasi tapi juga mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan di masa transisi sampai dengan pemilu bupati definitif di DOB masing-masing,” tandasnya.