Penolakan Terhadap Timnas Israel Adalah Bentuk Ketaatan Konstitusi: Sejak Zaman Soekarno...

HNW juga menegaskan, jargon yang menyebut "Jangan Campuradukkan Politik dengan Olahraga/Sepak Bola" gugur dengan sendirinya melalui sikap FIFA yang mencoret Rusia dari perhelatan kualifikasi Piala Dunia 2022 di Qatar dengan alasan invansi Rusia atas Ukraina yang hanya baru 1 tahun.

Hal itu juga bisa dijadikan basis argumentasi diplomatis oleh Indonesia agar FIFA konsisten dan tidak menerapkan standar ganda. Dia menegaskan, fakta tersebut semestinya bisa diberlakukan FIFA terhadap Israel.

Baca Juga: Ribut-ribut Indonesia Tolak Timnas Israel, Argentina Colek FIFA: Kami Saja yang Jadi Tuan Rumah

"Kesebelasannya karena Israel telah menginvansi Palestina sejak 1948 dan terus berlangsung hinggi kini, bahkan makin brutal pada beberapa tahun terakhir ini, yang menimbulkan banyak makin banyak korban kemanusiaan, termasuk pesepakbola-pesepakbola asal Palestina," tegasnya.

HNW mengatakan apabila FIFA konsisten dan tidak menerapkan standar ganda, penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tersebut akan tetap dapat dilaksanakan secara bermartabat seperti saat FIFA menjatuhkan sanksi terhadap Rusia terkait Piala Dunia 2022.

Karenanya, tanpa melibatkan tim sepak bola Rusia, prosesi piala dunia 2022 tetap bisa terselenggara dengan berkualitas dan sportif. Mestinya, tegas HNW, demikian juga terkait bila FIFA konsisten dengan sikapnya itu dan kemudian menggugurkan keikutsertaan kesebelasan Israel main di Indonesia. 

Pasalnya, FIFA sejak sebelum menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah, sudah mengetahui sikap Indonesia yang menolak Israel sebagaimana dicontohkan oleh sikap-sikap Presiden Soekarno. 

"Oleh karenanya, dengan diplomasi yang efektif dari Ketum PSSI ke Presiden FIFA, Indonesia tidak dikenai sanksi, dan tetap menjadi tuan rumah final sepak bola piala dunia U20, tanpa kesertaan Israel. Dengan itu, FIFA tetap bisa melanjutkan drawing peserta final U20, tanpa keikutsertaan Israel," paparnya.

Selanjutnya, HNW juga mengingatkan agar PSSI dan Pemerintah mempertimbangkan secara serius penolakan publik yang makin ekskalatif dan meluas ini, serta segera berkomunikasi dengan FIFA secara efektif dan bermartabat.