Pemerintah Mau Tekan Angka Impor, Legislator Pertanyakan Rencana KCI Impor Kereta Bekas

Rencana impor kereta bekas terus jadi perhatian sejumlah pihak. Mengenai hal ini, Anggota Komisi VI Budhy Setiawan mempertanyakan rencana PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengimpor kereta bekas dari Jepang.

Bukannya tanpa alasan, menurut Budhy, hal ini bertentangan di tengah usaha pemerintah untuk menekan impor. Di sisi lain, rencana tersebut, menurutnya, membuat sensitivitas anak perusahaan PT KAI tersebut dipertanyakan.

"Dari sudut penerapan tata kelola perusahaan, di mana anda dituntut memenuhi kehendak dari stakeholder di mana di antaranya pemerintah saat ini sedang perlu menjalin sinergitas BUMN, kemudian juga pemerintah sedang perlu untuk menekan belanja impor. Di mana sensitivitas Anda para direksi ini untuk mengusulkan kembali kebijakan yang saat itu dihentikan?" tanya Budhy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan PT KAI, PT KCI dan PT INKA di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Baca Juga: PT KAI: 64 Ribu Tiket Kereta Api Ludes Terjual di Masa Libur Panjang

Budhy, dalam kesempatan tersebut pun, menyinggung kasus tindak pidana korupsi yang sempat terjadi pada proyek pengangkutan 60 unit Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang, pada tahun 2006-2007 yang saat itu melibatkan Ditjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan (Dephub), di mana Dirjen Soemino Eko Saputro mendapatkan hukuman tiga tahun penjara.