Dorong Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik, Konversi EV Harus Diberikan secara Gratis

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan untuk dapat mendorong perkembangan jumlah kendaraan listrik di Indonesia harusnya dilakukan dengan memperbanyak bantuan dalam bentuk konversi, bukan pembelian baru. 

Menurutnya, yang harus didorong sekarang lebih banyak subsidi dalam bentuk konversi, terutama bagi masyarakat miskin agar mereka mau mengubah motor atau mobil yang sudah tidak layak lagi mesinnya diganti dengan mesin kendaraan listrik. 

"Itu semua biayanya ditanggung pemerintah, meskipun dengan syarat mesin yang lama harus dihancurkan," ujar Bhima saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Kamis (30/3/2023).

Baca Juga: Soal Insentif Pembeliaan EV, Celios: Pemerintah Jangan Sampai Salah Lihat Tren Dunia!

Bhima mengatakan, bila itu terjadi, maka masyarakat yang beralih terutama masyarakat menengah ke bawah tidak perlu lagi untuk memikirkan biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat beralih ke kendaraan listrik. 

Pasalnya dalam kondisi saat ini dengan adanya rencana pemerintah untuk memberikan bantuan untuk konversi dari kendaraan fosil ke kendaraan listrik sebesar Rp7 juta, angka tersebut masih kurang dari rata-rata harga untuk melakukan konversi yang berkisar Rp10-20 juta. 

"Ketika mereka beralih ke motor listrik dikonversi, mereka tidak mengeluarkan sepeser uang apa pun karena mereka kalau disuruh keluar uang pastinya mereka enggak mau," ujarnya. 

Bhima melanjutkan, dengan kebijakan pemberian bantuan untuk pembelian atau konversi electric vehicles (EV) guna menekan konsumsi BBM juga harus memperhatikan faktor lainnya. 

Di mana, memang adanya kebijakan tersebut berpotensi memperbanyak jumlah EV di Indonesia dan berdampak terhadap berkurangnya impor BBM untuk kendaraan konvensional. 

"Cuman pemerintah di satu sisi harus memperhatikan juga dari ketergantungan batu bara di PLTU bisa semakin besar, jadi ada biaya beban subsidi kepada PLN yang meningkat, jadi seolah-olah hemat dari sisi BBM, tapi harus diperhatikan juga beban kepada PLN dan itu sama-sama menekan APBN," tutupnya.