Data Sri Mulyani dan Mahfud MD Beda, Tobas DPR Dorong Pembentukan Pansus untuk Bongkar Dugaan TPPU di Kemenkeu

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mendesak transaksi janggal Rp349 triliun itu harus dibongkar, untuk itu ia mengusulkan untuk membentuk pansus mengenai kasus tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Taufik terkait rapat bersama Menko Polhukam dengan agenda dengar pendapat soal isu transaksi mencurigakan Rp349 triliun.

"Ada dua data yang sangat berbeda ini, kita harus mencari tahu mana yang benar, jika dua data ini yang berbeda dan tidak saling sinkron maka satu di antaranya pasti salah. Untuk kita bisa mengetahui siapa yang benar maka saya merekomendasikan agar untuk membentuk pansus," kata Tobas sapaan akrabnya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, dengan dibentuknya Pansus dapat memperjelas mengenai situasi dan data yang menurutnya belum jelas.

Baca Juga: Meski Dikeroyok DPR Sol Rp300 Triliun, Rocky Gerung Sebut Mahfud MD Menang Telak: Skornya 5-0!

"Kita bongkar untuk melihat data mana yang benar dan apa yang menyebabkan adanya data yang salah, apakah karena memang ada informasi dari bawah yang keliru ataukah apakah ada upaya yang sengaja untuk membuat data yang keliru," sambungnya.

Lebih lanjut, menurutnya, dengan dibentuk pansus kejelasan mengapa laporan kejanggalan dari tahun 2009 yang tidak ditindaklanjuti.

"Disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa tadi surat-surat tersebut sudah dilampirkan sejak lama. kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah surat-surat tersebut ditindaklanjuti? Jika ditindaklanjuti, itu tidak lanjut seperti apa? Menurut Ibu Sri Mulyani ditindaklanjuti, menurut Pak Mahfud yang saya tangkap, banyak yang belum ditindaklanjuti,” paparnya.