Momen Mahfud MD Geleng-geleng Dengar Kejujuran Bambang Pacul Akui 'Perintah Juragan' Saat Tolak UU Perampasan Aset

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pernyataan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul saat menyampaikan penolakan terhadap UU Perampasan Aset di depan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjadi kontroversi.

Saat Rapat kerja antara Komisi III DPR dan Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu (29/3/2023), Bambang Pacul menekankan, lobi atas UU Perampasan Aset tidak bisa dilakukan di DPR RI karena anggota-anggota DPR patuh terhadap ketua-ketua umum partai mereka masing-masing.

Baca Juga: Terkait UU Perampasan Aset, Bambang Pacul Blak-Blakan akan Patuh pada Perintah Ketua Parpol, Netizen: Ingat, Anda Itu Wakil Rakyat!

"Republik di sini ini gampang Pak Senayan ini, lobinya jangan di sini Pak, ini korea-korea ini nurut bosnya masing masing, di sini boleh ngomong galak Pak, Bambang Pacul ditelepon Ibu (Megawati), 'Pacul berhenti', ya siap, laksanakan," kata Bambang yang direspons gelengan kepala oleh Mahfud namun disambut gelak tawa oleh anggota DPR yang ada dalam ruang rapat.

Bambang mengungkapkan, UU Perampasan Aset bisa saja didukung, tapi para wakil rakyat di DPR tetap harus bicara dulu ke ketum parpol masing-masing. Oleh karena itu, ia baru siap mendukung UU Perampasan Aset jika itu perintah ketum parpol atau disebutnya sebagai juragan.

"Mungkin (UU) Perampasan Aset bisa, tapi harus bicara dengan ketum partai dulu, kalau di sini tidak bisa Pak. Jadi, permintaan jenengan (Anda) langsung saya jawab, Bambang Pacul siap kalau diperintah juragan, mana berani Pak, sama toh, lah iya, itu," ujar Bambang.

Pada kesempatan itu, Bambang Pacul juga menolak permintaan Mahfud MD untuk mendukung UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Bambang menilai, jika memakai e-wallet yang maksimal isinya cuma Rp 20 juta, anggota-anggota DPR tidak akan bisa terpilih kembali di pemilu.

"Kalau Pembatasan Uang Kartal ini DPR ini nangis semua," kata Bambang.

Jawaban Bambang Pacul itu langsung menuai sorotan publik. Di YouTube, misalnya, warganet memenuhi hampir setiap kolom komentar dari video-video yang diposting banyak akun. Banyak komentar tidak cuma berisi dukungan kepada Menko Polhukam Mahfud MD.

Banyak pula hujatan warganet kepada DPR RI yang diingatkan bahwa mereka merupakan perwakilan dari rakyat. Bukan sekadar wakil-wakil dari partai politik yang patuh perintah ketua-ketua partai politik sebagai juragan mereka. 

Merespons viralnya Bambang Pacul, Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus  mengaku prihatin melihat DPR RI hari ini. Menurutnya, anggota-anggota DPR yang dipilih oleh rakyat, kini tidak bisa diharapkan bicara atas nama rakyat.

"Anggota DPR yang dipilih rakyat, tidak bisa diharapkan untuk bicara atas nama rakyat karena sangat bergantung kepada elite partai atau ketua umum parpol," kata Lucius kepada Republika, Sabtu (1/4/2023).

Ia berpendapat, semua ini merupakan kondisi yang sama kehadiran pengaruh oligarki dengan kemunculan upaya-upaya mengubah sistem pemilihan umum. Dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup untuk Pemilu 2024 nanti.

Lucius melihat, kondisi ini akan semakin memperparah kinerja anggota-anggota DPR RI. Sebab, ia menekankan, penerapan sistem proporsional tertutup akan membuat penentuan orang-orang yang duduk di DPR RI akan ditentukan partai politik.

Menurut Lucius, kondisi demokrasi perwakilan di Indonesia hari ini menyedihkan karena rakyat cuma memilih wakil-wakil yang nantinya cuma akan diikat partai. Apalagi, Bambang Pacul tidak cuma menolak memperjuangkan UU Perampasan Aset.

Baca Juga: Pansus Mau Dibuat Untuk Bongkar Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun di Kemenkeu, Langsung Ditolak Bambang Pacul

Bambang, lanjut Lucius, menolak untuk memperjuangkan UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal karena akan menyulitkan anggota-anggota DPR terpilih kembali. Lucius berpendapat, itu menunjukkan pula kalau praktik politik uang masih terjadi. 

"Pernyataan Bambang Pacul mengonfirmasi kalau uang senjata utama anggota-anggota DPR untuk meraih dukungan atau memenangkan pemilihan," ujar Lucius.

Apa itu UU Perampasan Aset? Pakar Hukum Universitas Trisakti, Prof Abdul Fickar Hadjar mengatakan, secara terminologi perampasan aset itu dimaksudkan negara merampas aset-aset hasil kejahatan. Dalam konteks yang dibicarakan Mahfud di DPR, UU Perampasan Aset nantinya diharapkan bisa menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum merampas aset koruptor alias memiskinkan koruptor demi efek jera terhadap korupsi.