Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jaga Stok Lebaran, Pemerintah Impor 107.900 Ton Gula

Jaga Stok Lebaran, Pemerintah Impor 107.900 Ton Gula Kredit Foto: Bulog
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah melalui ID Food mengimpor Gula Kristal Putih (GKP) untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga gula dalam memenuhi kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri 1444H.

Di periode Maret-Mei 2023, perusahaan BUMN holding pangan tersebut mengimpor 107.900 ton gula yang akan didatangkan secara bertahap. “Bongkar muat pada hari ini adalah bagian dari 32.500 ton dari total penugasan 107.900 ton, yang akan bertahap kedatangannya sampai dengan Mei 2023,” Kata Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD Frans Marganda Tambunan saat menyaksikan proses bongkar muat gula impor yang baru saja datang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, kemarin.

Baca Juga: BPS Catat Laju Inflasi Pada Maret 2023 Sebesar 0,18%

Dia mengatakan gula impor yang didatangkan dikirim ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak, Surabaya pelabuhan Belawan, Medan. Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menambahkan pengadaan gula impor itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan perhitungan Neraca Komoditas Pangan 2023 dari kebutuhan nasional 3,4 juta ton, diperkirakan produksi nasional hanya 2,6 juta ton. Jika ditambah dengan carry over dari 2022 sebesar 1,1 juta ton sehingga masih diperlukan pengadaan 900 ribu ton agar pada akhir 2023 masih terdapat stok 1,2 juta ton.

"Pengadaan dari luar ini hanya untuk mengamankan stok gula untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga khususnya saat Ramadan dan Idulfitri," ujar Arief. 

Bapanas sambungnya, telah menugasi ID Food untuk membeli gula petani.Arief menyebut harga kesepakatan terakhir sebesar Rp 11.500/kg, tetapi ia mengatakan akan mengkaji kembali bersama asosiasi petani tebu rakyat guna mendapatkan harga yang tepat. 

"Karena perintah Bapak Presiden Jokowi harga itu harus wajar di tingkat petani, penggiling, dan konsumen. BUMN sebagai offtaker dari produksi petani dan peternak," pungkasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar

Advertisement

Bagikan Artikel: