Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

HET Disoroti, Kemendagri Terus Awasi Usaha Daerah Menangani Inflasi: Jangan Setengah-setengah!

HET Disoroti, Kemendagri Terus Awasi Usaha Daerah Menangani Inflasi: Jangan Setengah-setengah! Pengunjung berbelanja di salah satu pasar swalayan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (2/1/2023). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,66 persen (month-to-month/mtm) dan 5,51 persen (year-on-year/yoy) pada Desember 2022. Komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara bulanan salah satunya berasal dari kelompok makanan dan minuman serta tembakau. | Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Warta Ekonomi, Jakarta -

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diminta untuk menjaga Harga Eceran Tertingggi (HET) dalam komuditas pangan. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohirjuga meminta kepada Satgas Polri dan TNI untuk membantu menegakkan penerapan HET di daerah.

Pasalnya, jika ditemukan terdapat distributor yang menerapkan harga melebihi HET. di harapkan aparat keamanan dapat menyelidiki sebab dan akibatnya. Serta tidak mengganggu jalannya proses distribusi barang dalam memenuhi pasokan.

Baca Juga: Kemendagri Apresiasi Capaian IPM Provinsi Kepulauan Riau

“Harga eceran tertinggi ini ditetapkan dan kita harus menghormati, kalau memang ada yang melebihi harga eceran tertinggi kami mohon tim dari Polri yang distributornya diambil keteranganlah sedikit,” katanya dalam keterangannya, Rabu (5/4/2023).

Dia menegaskan, pihaknya akan terus memantau kepala daerah dan TPID dalam melakukan upaya pengendalian inflasi.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih banyak daerah yang belum maksimal mengendalikan inflasi. Hal ini misalnya dalam melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Berdasarkan data per 4 April 2023, masih ada 195 daerah yang tidak melaksanakan langkah tersebut.

“195 kepala daerah atau TPID-nya yang masih duduk di balik meja, kita akan coba datakan teman-teman kepala daerah dan TPID yang masih duduk di balik meja,” tegasnya.

Upaya lainnya yang masih belum maksimal yaitu melakukan operasi pasar murah untuk menstabilkan harga. Berdasarkan data yang dikantonginya, langkah tersebut baru dilakukan oleh 372 daerah. Kemudian baru 196 daerah yang berusaha maksimal berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran persediaan barang di daerahnya.

Baca Juga: Mewakili Jokowi, Mendagri Tito: Tradisi Lokal Terlindungi Lewat Undang-undang Delapan Provinsi

"Tolong laksanakan semaksimal mungkin, ini juga akan kita datakan terus teman-teman yang berusaha sekeras-kerasnya dengan teman-teman yang setengah-setengah (usahanya),” tandasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Aldi Ginastiar

Advertisement

Bagikan Artikel: