Menghadang Laju Inflasi Pangan, Pemerintah Siapkan Rp104 Triliun

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp104,2 triliun untuk pengendalian dan ketahanan pangan tahun ini. Urusan pangan menjadi perhatian pemerintah karena penting untuk mengendalikan inflasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran tersebut juga untuk mengembangkan budidaya pertanian, penguatan infrastruktur, sarana prasarana pertanian, subsidi pupuk maupun bunga kredit, DAK fisik dan non fisik, serta dana desa ketahanan pangan.

Baca Juga: Tumpang Tindih Sertifikasi Lahan Sawit, Siapa yang Kuat?

Guna mendorong peningkatan produksi petani, pemerintah juga telah memberikan dukungan akses pembiayaan khusus bagi petani melalui Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) serta KUR Super Mikro.

Menurut Airlangga, pemerintah mendorong inovasi dengan adopsi teknologi yang dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dia berharap dengan adanya modernisasi smart farming petani bisa memproduksi rata-rata lebih dari 5 ton per hektar sawah, sehingga total produksi beras lebih dari 31 juta ton.

Airlangga mengatakan pemerintah bekerja keras untuk menjaga ekonomi, di tengah berbagai proyeksi perlambatan kondisi perekonomian global. Inflasi masih stabil dan terkendali dengan optimal.

Stabilisasi inflasi tersebut mampu dicapai berkat extra effort yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun Bank Indonesia (BI) dalam Tim Pengendali Inflasi Pusat-Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPIP-TPID).

Tercatat, realisasi inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2022 sebesar 5,51% (yoy) atau lebih rendah dari consensus forecast 6,5% (yoy). Selanjutnya mengawali tahun 2023, inflasi IHK pada bulan Maret juga tercatat sebesar 4,97% (yoy) atau menurun dibandingkan bulan Februari yang sebesar 5,47% (yoy).

“Pemerintah bersama BI terus mendorong bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor rill yang fleksibel, responsif, serta akomodatif,” pungkasnya.