Kuatkan Sinergi, Kemenkop UKM Manfaatkan Jaringan Radio Demi Gelorakan Digitalisasi UMKM

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menandatangani kerja sama (MoU) dengan Lembaga Penyiaran Publik-Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk mempercepat proses onboarding digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta menggaungkan program-program pengembangan UMKM hingga ke pelosok nusantara.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengatakan, di era digitalisasi keberadaan siaran radio masih efektif dalam membantu menggaungkan program-program Pemerintah. Khususnya mengenai beberapa program onboarding digital, agar para pelaku UMKM dapat aktif membangun ekonomi digital di Indonesia.

Baca Juga: Selamatkan UMKM, MenKopUKM: 40 Ribu Akun Penjualan Pakaian Bekas Ilegal di e-Commerce Diberantas

“KemenKopUKM percaya, peran RRI akan semakin krusial dalam mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan akan naik mencapai 146 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp2.185,9 triliun pada 2025, menjadi yang terbesar di Asia Tenggara,” katanya dalam keterangannya, Senin (10/4/2023).

Arif melanjutkan, di tahun 2023, KemenKopUKM memiliki tujuh program prioritas, yaitu Pendataan Lengkap KUMKM, Rumah Produksi Bersama, Koperasi Modern, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Redesign Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)-KUMKM, Layanan Rumah Kemasan UMKM, dan Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

“Untuk PLUT, saat ini sudah ada lebih dari 80 PLUT yang telah dimodernisasi dengan teknologi digital. Sehingga hal ini sangat membantu UMKM dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas usahanya,” kata Arif.

Dalam tujuh program prioritas tersebut, KemenKopUKM sangat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Pihaknya percaya, Future SME atau UMKM masa depan akan sangat berbasis pada teknologi dan kreativitas.

“Namun tantangan utama transformasi digital UMKM Indonesia adalah literasi digital yang tergolong masih rendah. Dengan dukungan dan kerja sama RRI terkait pengembangan UMKM, diharapkan hal ini bisa teratasi,” katanya.

Dari sumber East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI) tahun 2023, daya saing digital Indonesia terus meningkat dalam empat tahun terakhir yaitu di angka 38,5 pada 2023 dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu 35,2 pada 2022, 32 di tahun 2021, dan 27,9 pada 2020.

KemenKopUKM kata Arif, optimistis proses digitalisasi UMKM terus berlangsung dan mencapai target yang telah dicanangkan. Hingga Desember 2022 sebanyak 21,56 juta UMKM telah onboarding digital, dan di tahun 2023, diharapkan sebanyak 24 juta UMKM sudah onboarding digital.

Baca Juga: Dinilai Jadi ‘Dalang’ di Balik Tercetusnya Koalisi Besar, Demokrat Minta Presiden Jokowi Teladani Sikap Politik SBY

“Angka ini berarti ada tambahan 13,56 juta sejak awal pandemi atau 33,5 persen dari total populasi UMKM, dan 71,8 persen dari target 30 juta UMKM onboarding dalam ekosistem digital pada 2024,” ujarnya.

Arif berkeyakinan, adanya gerakan menuju 30 juta UMKM onboarding digital pada tahun 2024 sehingga KemenKopUKM dan LPP RRI berinisiatif menjalin sinergi untuk mendukung percepatan transformasi digital UMKM dalam MoU tersebut. Pihaknya berharap, adanya inisiatif penandatanganan kerja sama ini memperkuat komitmen bersama dalam mendukung upaya percepatan program Transformasi Digital UMKM dan UMKM Naik Kelas.

“Anggaran pengembangan UMKM tak hanya di KemenKopUKM tetapi juga tersebar hampir di seluruh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Harapannya, program dengan RRI ini menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh UMKM. Misalnya tahun ini kami akan melanjutkan pendataan UMKM by name by adress, bersama RRI mereka bisa membantu kami menyampaikan informasi tersebut hingga ke pelosok, yang mungkin belum dapat kami jangkau," jelasnya.

Baca Juga: Dituduh Berusaha Lahirkan Koalisi Besar Guna Melawan Anies Baswedan, Golkar: Tujuannya Apa Sih?

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo menegaskan, pihaknya berupaya terus meningkatkan program siaran bertema UMKM. Di mana RRI ingin berperan dalam pemberdayaan maupun penguatan UMKM, dengan menjadi hub dan katalisator UMKM.

“Mengingat pentingnya UMKM bagi perekonomian bangsa. Di mana membangun UMKM sama halnya dengan membangun bangsa. Siaran RRI salah satunya untuk mendorong pembangunan nasional, apalagi potensi UMKM yang besar yang berjumlah lebih dari 64 juta ini bisa terkoneksi, kita ingin menjadi Radio-nya UMKM,” ucapnya.

Hendrasmo turut menyambut baik kerja sama dengan KemenKopUKM, terutama dalam mengakselerasi transformasi digital UMKM. Kerja sama itu di antaranya mencakup pendampingan informasi, literasi keuangan digital, serta data base UMKM dan program pendukung lainnya.

Hendrasmo meyakini, LPP RRI dapat membantu wujudkan kemajuan UMKM melalui digitalisasi. Sebab, RRI memiliki jaringan sampai dengan tingkat desa hingga ke lokasi terpencil sehingga dapat memberikan literasi ke masyarakat persoalan UMKM dengan lebih luas.

"RRI memiliki kedekatan dengan rakyat, kedekatan dengan UMKM melalui masing-masing Satuan Kerja (stasiun, jaringannya) di daerah. Untuk itu, RRI memiliki komitmen kuat bagi kemajuan UMKM di Indonesia, dan menjadi satu-satunya Radio yang memiliki perhatian khusus kepada UMKM," ungkapnya.

Hendrasmo memberikan salah satu contoh saat ini RRI sedang mengembangkan platform Digital Play Go. Nantinya, platform tersebut menjaring komunitas ekonomi digital, mendorong UMKM untuk terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha.

Tak hanya itu, platform tersebut akan memberikan informasi mengenai KUR UMKM dari bank penyalur kepada penerima manfaat. Selain itu RRI juga akan mengedukasi masyarakat tentang literasi keuangan digital.

Baca Juga: Jago Bidang Ekonomi, Hary Tanoe Soal Airlangga Menjadi Penerus Jokowi: Kalau Masalah Capres...

Seiring MoU tersebut, juga digelar bazaar Ramadan yang berlangsung pada 10-14 April 2023 di Galeri Tri Prasetya RRI. Bazar diikuti 50 UMKM dengan menggandeng HPN (Himpunan Pengusaha Nahdliyin). Adapun kategori fesyen diikuti Craft, Kuliner, dan juga kegiatan Fashion Week Syar'i, Beauty Class. Lalu ada acara pendampingan pembuatan legalitas seperti NIB, PIRT, dan sertifikasi halal.