Kebalikan dari Anies Baswedan, Kebebasan Masyarakat Macam Tak Dihargai Heru Budi: Dia Melarang Pemudik...

Eks TGUPP Anies Baswedan, Tatak Ujiyati menyoroti imbauan yang diberikan oleh Heru Budi Hartono di DKI Jakarta.

Dirinya keheranan mengatakan pejabat gubernur tersebut melarang adanya pendatang baru menuju ibu kota.

Baca Juga: Meski Orang NU, Mahfud MD Dinilai Tak Punya Kesempatan Jadi Wakilnya Anies Baswedan, Ternyata Karena Ini…

Apalagi alasan yang dipakai oleh pemimpin sementara ibu kota tersebut adalah mereka akan menjadi beban dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"PJ Gubernur Jakarta kini melarang pemudik bawa saudara ke Jakarta, anggap mereka bebani APBD DKI," ujar Tatak dalam keterangannya (13/4/2023).

Diakui Tatak, saat DKI Jakarta masih dipimpin Anies Baswedan, dengan terbuka para pendatang baru diterima dan diperlakukan dengan baik.

"Dulu Anies Baswedan persilakan setiap WNI datang ke Jakarta, hargai hak mereka sebagai warga negara. Kebijakan mana yang kamu suka?," tukasnya.

Baca Juga: Jusuf Kalla Dukung Anies Baswedan Kalau Mau Pilih Cawapresnya dari Kalangan NU atau Muhammadiyah: Yang Penting Tambah Suara

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta masukan dan dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ihwal warga pendatang baru yang ingin masuk ke ibu kota.

Heru menjelaskan pendatang baru biasanya belum memiliki tempat tinggal layak dan pekerjaan tetap. Hal itu akan membebani APBD DKI karena Pemprov DKI tetap harus memberi jaminan kepada mereka.

Baca Juga: Bagaikan Sang Ratu Adil, Anies Diserang Sana-sini: Lewat KPK Ingin Ditersangkakan, Lewat Moeldoko Ingin Dijegal...

Heru Budi menuturkan, perpindahan penduduk dari daerah ke DKI Jakarta kini semakin mudah. Namun, kedatangan mereka tetap menjadi beban APBD DKI.

Baca Juga: Bukan Tak Diurus Anies Baswedan, RPTRA Kalijodo Telantar Gegara Oknum Bayangan: Isunya, Ada yang Nguasain

Dikatakan Heru, jika kedatangan pendatang baru tanpa tempat tinggal dan pekerjaan tetap terus terjadi maka Jakarta akan sulit menjadi kota global dalam mendukung perpindahan Ibu Kota Negara.