Said Didu: Rakyat Harus Minta Pertanggungjawaban Rini Soemarno Soal Utang Kereta Cepat

Soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dinilai banyak ahli sebagai calon proyek mangkrak, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu meminta pertanggungjawaban Rini Soemarno secara hukum dan politik karena ia telah berkontribusi banyak dalam melobi pengadaan proyek kereta cepat ini

Sebelumnya, proyek ini menjadi sorotan setelah pemerintah China meminta agar APBN dijadikan jaminan dalam pembayaran utang proyek.

Rini Soemarno adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelum digantikan oleh Erick Thohir. Pada tahun 2015 saat masih menjadi menteri, ia adalah pihak yang paling vokal dalam melobi proyek kereta cepat dengan China.

Baca Juga: Untung Belum Tentu, Generasi Mendatang Harus Tanggung Warisan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kebanggaan Jokowi!

Namun, pada 2016, Rini Soemarno dipertanyakan oleh Komisi V DPR RI terkait dengan penggunaan anggaran. Komisi V menilai bahwa pembangunan sarana transportasi kereta cepat seharusnya menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan yang saat itu ada di bawah kepemimpinan Menteri Ignasius Jonan.

Imbas dari pengadaan proyek tersebut, Indonesia harus membayar pembengkakan biaya yang mencapai total 18 triliun rupiah.

Sementara itu, Said Didu juga menyoroti tingkat bunga pinjaman kereta cepat di angka 3,4% yang dinilainya sangat tidak masuk akal.