Blak-blakan, Din Syamsuddin Bilang Rapat Isbat Cuma Buang-buang Anggaran

Hari raya Idul Fitri yang terjadi di Indonesia tahun ini dipastikan akan mengalami perbedaan. Pemerintah baru saja memutuskan 1 Syawal 1444 H jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023, sementara Muhammadiyah memutuskan 1 Syawal 1444 H jatuh pada esok hari, Jumat 21 April 2023.

Menyikapi adanya perbedaan perayaan Idul Fitri 1444 H antara Muhammadiyah dengan Pemerintah, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai Hal ini lantaran ada perbedaan hadits yang digunakan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia.

"Sebenarnya sama-sama menggunakan rukyat (melihat atau berpendapat). Perbedaannya yang satu menggunakan rukyat bil 'aini (melihat dengan mata inderawi) dan yang satu rukyat bil 'aqli (melihat dengan mata pikiran)," kata Din dalam keterangannya, Kamis (20/4/2023). Baca Juga: Lawan Perintah Jokowi yang Larang Buka Puasa Bersama, Din Syamsuddin: Teruskan, Jangan Taati Pemimpin yang Bermaksiat!

Din mengungkapkan, kedua metode itu sulit dipertemukan, karena seperti meyakini sesuatu dengan melihatnya dan meyakini sesuatu dengan mengetahuinya. Karena itu, umat Islam perlu menyikapi perbedaan dengan sikap dewasa dalam beragama.

"Pemerintah perlu berada di tengah dengan mengayomi semua pihak, dan tidak mengambil posisi tunggal," tegas Din.

Sesuai amanat konstitusi, kata Din, Pemerintah harus mengayomi warga negara dengan memberi kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing.

Ia mengungkapkan, posisi bulan pada Jumat 21 April 2023 masih di bawah imkan al-ru'yah maka tidak perlu diadakan Rapat Istbat yang hanya menghabiskan anggaran negara.

Menurutnya, berdasarkan Pancasila (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan) untuk mengumumkan bahwa pada tahun ini ada dua keyakinan tentang Idul Fitri yakni 21 April 2023 dan 22 April 2023. Baca Juga: DPR Minta Publik yang Lebaran Duluan Tak Makan dan Minum di Sembarang Tempat

"Silakan umat memilihnya sesuai keyakinan dan tetap merayakan ldul Fitri dalam semangat ukhuwah Islamiyah. Karena itu, Pemerintah seharusnya menghormati dan mengayomi keduanya dengan mengizinkan fasilitas umum digunakan untuk shalat Idul Fitri pada kedua hari tersebut," tegas Din.

Ia menyarankan, tradisi ini dihentikan dan memberi kebebasan umat Islam Indonesia memilih metode rukyah atau metode hisab yang selama ini digunakan Muhammadiyah.

"Masih perlukan Sidang Itsbat? Mungkin saatnya dipikirkan serius untuk hentikan Sidang Itsbat. Tak usah diadakan lagi Sidang Itsbat. Biarkan saja yang pro rukyah gunakan hasil rukyahnya untuk menentukan lebaran. Yang pro hisab gunakan hasil hisabnya untuk menentukan lebaran," ucap Ma'mun.

Ia menyebut, dengan ditiadakannya sidang isbat, setidaknya akan mengurangi beban anggaran negara yang tidak perlu.

"Dalam konteks negara Pancasila, di mana agama menempati posisi yang sangat penting, hal ini jauh lebih fair. Begitu pun dalam konteks anggaran, dengan tidak adanya Sidang Itsbat juga setidaknya mengurangi beban anggaran yang tak terlalu perlu," tegasnya. Baca Juga: Gus Nadir Minta Masyarakat Ikut Idul Fitri Bareng Pemerintah karena Sesuai Fiqih, Tokoh Muhammadiyah Tegas: Jangan Bodohi Orang!

Sehingga ia mendorong semua pihak untuk tidak membodohi masyarakat, dengan membangun pemahaman bahwa secara hukum fiqih lebaran Idul Fitri harus mengikuti putusan pemerintah.

"Jangan bodohi orang dengan mengatakan bahwa secara fiqh lebaran harus ikuti putusan Pemerintah. Itukan fiqh sesuai selera kelompok anda. Hargai dong kelompok lain yang ikuti pandangan fiqh lainnya," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Muhammadiyah menggunakan metode hisab wujudul hilal dalam menentukan waktu awal Ramadan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengungkapkan, terdapat tiga alasan penggunaan metode hisab wujudul hilal dalam menentukan waktu awal Ramadan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah.

Ia menyebut, landasan atau pilar teologis, sains, dan praktis untuk memudahkan umat dalam menentukan agenda-agenda penting lainnya. Tiga alasan yang menopang itu, pertama adalah landasan teologis atau keagamaan berasal dari Al Qur’an maupun Hadis.

Menurutnya, di dalam Al Qur’an, tidak sedikit surat yang menerangkan tentang metode hisab untuk menentukan waktu, termasuk Hadis Nabi Muhammad SAW.

Alasan kedua adalah sains, terlebih Islam merupakan agama yang cinta pada ilmu. Wujud yang dipahami oleh Muhammadiyah sebagaimana konsep wujud itu, yaitu prinsip keberadaan. Hilal sebagai benda langit sangat bisa diamati melalui alat hasil atau produk ilmu pengetahuan.

Alasan ketiga adalah praksis atau kemudahan, disebutkan bahwa dalam beragama Allah SWT menghendaki kemudahan bukan kesusahan. Kemudahan yang dimaksud oleh Muhammadiyah bukan yang pragmatis, tetapi kemudahan yang diberikan oleh agama. Baca Juga: 1 Syawal Ditetapkan Sabtu Lusa, DPR Minta Keputusan Sidang Isbat Tak Dipolitisasi

Penggunaan metode hisab hakiki wujudul hilal,, secara praksis untuk menjawab keresahan umat tentang penentuan waktu-waktu penting ibadah umat Islam, yang berkorelasi dengan penjadwalan untuk aktivitas lain di luar ibadah khusus.

Oleh karena itu Muhammadiyah sampai saat ini terus mendorong segera direalisasikan kalender Islam global, diharapkan melalui kesepakatan waktu dalam kalender tersebut, keresahan-keresahan yang dihadapi umat Islam sekarang tidak terjadi kembali.