B2W: Perjalanan Panjang Jakarta Jadi Kota Layak Huni Hancur dalam Semalam di Tangan Heru Budi

Kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membongkar jalur pedestrian dan jalur sepeda yang dibangun pada era Gubernur Anies Baswedan di sekitar Pasar Santa, Jakarta Selatan menuai kecaman dan sorotan banyak pihak.

kebijakan Pj Gubernur ini dinilai membuat perjalanan panjang mimpi ibu kota DKI Jakarta menjadi kota yang layak huni, ramah lingkungan hancur dalam satu malam.

“Perjalanan panjang menjadikan Ibu Kota DKI Jakarta menjadi kota layak huni, accessible dan rendah emisi harus hancur dalam satu malam akibat kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang menghapus lajur sepeda dan fasilitas pejalan kaki di perempatan Jalan Santa,” keluh ketua Umum Bike To Work Indonesia, Fahmi Saimima, dalam keterangannya kepada Republika, Ahad (16/4/2023).

Menurut Fahmi Saimima, pembangunan kota modern berorientasi pada penciptaan suasana kota yang laik huni bagi warganya. Hal itu ditandai oleh udara segar, ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), akses seluruh wilayah kota tanpa diskriminasi bagi berbagai kelompok terutama kelompok rentan. Termasuk bagi pejalan kaki dan jalur sepeda, opsi sarana mobilitas berorientasi pada rendah emisi, efisiensi energi dan ruang. 

Baca Juga: Kebijakannya Malah Bikin Macet Jalanan Jakarta, Heru Budi Respons 'Santai': Sabar Aja Dulu...

“Pengembangan lajur sepeda di Jakarta adalah yang paling progresif di dunia saat ini, jadi seharusnya dipertahankan dan diperluas secara massif di seluruh wilayah kota,” ujar tegas Fahmi Saimima.

Fahmi Saimina mengatakan, apa pun yang dilakukan DKI Jakarta akan menjadi benchmark bagi kota-kota lain tidak hanya di Indonesia. Namun, cara mengatasi kemacetan di Jakarta dengan menghapus jalur sepeda dan jalur pedestrian adalah melawan kecenderungan di kota-kota di dunia yang justru mulai memprioritaskan manusia, bukan kendaraan bermotor.

“Lajur sepeda selain sebagai penanda kemajuan peradaban kota, juga sangat efektif mengendalikan kemacetan dan emisi kendaraan”, tegas Fahmi Saimima.

Lebih lanjut, Fahmi Saimima menilai kebijakan membangun fasilitas angkutan umum masal, BRT Trans Jakarta dengan jaringan Jaklingko dipadu dengan kebijakan Non Motorized Transport (NMT) yaitu fasilitas pejalan kaki dan lajur sepeda adalah cara tepat dan efektif. Tentu saja dalam rangka menekan emisi sekaligus mengendalikan kemacetan yang mendera DKI Jakarta selama berpuluh tahun.