Sudah 50 Tahun Berlalu tapi Masalah KKB Papua Tak Kunjung Usai, Kapuspen TNI Sebut Perlu Siapkan Operasi Siaga Tempur

Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah melakukan berbagai upaya untuk mengamankan Papua dan memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Teroris (KST). Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono, mengaku sudah melakukan pendekatan halus dengan melakukan diskusi.

Kendati demikian, cara tersebut dan cara lainnya tampaknya belum berhasil untuk mengembalikan kesejahteraan warga Papua di tanahnya sendiri. Oleh sebab itu, TNI sepakat untuk menaikkan status operasi mereka menjadi siaga tempur. Julius menambahkan, dirinya meminta KKB atau KST untuk meletakkan senjata dan segera menyerahkan pilot pesawat Susi Air Philips, Mark Merthens.

"Jadi, kepada saudara saya yang masih di gunung, silakan meletakkan senjata dan serahkan pilot Susi Air," ujar Julius di Mabes TNI belum lama ini.

Baca Juga: Reaksi Keras Panglima TNI Setelah Empat Prajurit Tewas Dibantai KKB

Hal ini dinilai akan membangun Papua menjadi lebih humanis lagi. Sebab, Julius percaya bahwa dengan kekayaan alam Papua yang sudah melimpah dan kesederhanaan penduduknya, Papua dapat menjadi lebih makmur lagi.

"Saya yakin dengan kekayaan alam Papua yang melimpah dan penduduk Papua yang sederhana, tidak hedonis, tidak macam-macam, pasti akan lebih makmur," tambah Julius.

Julius menjelaskan, TNI sudah melakukan negosiasi melalui pemuka adat dan kepala pemerintah setempat. Menurut dia, langkah ini diambil agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Kemudian, TNI juga mengedepankan soft approach untuk membebaskan pilot Susi Air. Namun, kata Julius, para KKB justru yang pertama kali menyerang Pos Militer Mugi di Kabupaten Nduga.

Baca Juga: Komnas HAM Serukan Pemerintah Ambil Tindakan Tegas ke KKB Penyandera Pilot Susi Air

"Yang meletuskan bukan dari kami, dari mereka. Itu perlu digarisbawahi, letusan pertama bukan dari TNI. Bukan TNI menyerang mereka, tapi mereka menyerang TNI," ungkap Julius.

Akibatnya, Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono di Timika, Papua, mengumumkan penerapan operasi siaga tempur di daerah-daerah rawan di Papua pada Selasa (18/4). Pasalnya, Yudo tidak ingin lagi ada korban yang berjatuhan baik itu prajurit atau pun masyarakat.

"Kalau mau silakan balik serahkan pilotnya sesuai rencana awal, letakkan senjata, bergabung bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun Papua lebih humanis dan pasti lebih bermartabat," kata Julius.

Baca Juga: Dumdum: Persoalan di Papua Itu Bukan Melawan KKB, Tapi Komnas HAM

Pascastatus operasi TNI yang naik menjadi siaga tempur, Julius melihat KKB merasa terimpit dengan kondisi ini. Mereka berharap, TNI dapat menarik mundur pasukan dari pos militer hingga meminta Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono turun dari jabatannya.

"Karena baru kali ini operasi seperti ini, fokus," ucapnya.

Adapun penanganan masalah di Papua tak kunjung berhasil selama 50 tahun sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Sehingga, TNI perlu menerapkan operasi siaga tempur.

Baca Juga: KKB Semakin Disoroti, Beringas Semenjak Papua Dibangun oleh Jokowi

"Sekali lagi mudahnya saja, kembalikan," harap Julius.