Mendadak China Setujui Undang-Undang yang Bikin Mata-Mata Mati Kutu Seketika

Warta Ekonomi, Beijing -

Para anggota parlemen China mengesahkan pembaruan yang luas terhadap undang-undang anti-spionase Beijing pada Rabu (26/4/2023). Ini melarang transfer informasi apa pun yang terkait dengan keamanan nasional dan memperluas definisi mata-mata.

Badan legislatif tertinggi China mengesahkan revisi Undang-Undang Kontra Spionase - pembaruan pertama sejak 2014 - setelah melalui pembahasan selama tiga hari, dan akan berlaku mulai 1 Juli, demikian dilaporkan media pemerintah.

Baca Juga: Bukannya Dolar, Argentina Malah Bayar Impor China Pakai Yuan

Presiden Xi Jinping telah menjadikan keamanan nasional sebagai fokus utama pemerintahannya sejak menjabat pada tahun 2012 dan para analis mengatakan bahwa revisi ini adalah bukti dari rezim yang lebih ketat seiring dengan meningkatnya kecurigaan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya.

"Semua dokumen, data, materi, dan barang-barang yang terkait dengan keamanan dan kepentingan nasional berada di bawah perlindungan yang sama dengan rahasia negara setelah revisi tersebut," menurut teks lengkap undang-undang yang direvisi yang diterbitkan oleh Xinhua pada Rabu malam.

Undang-undang ini tidak mendefinisikan apa yang termasuk dalam keamanan atau kepentingan nasional China.

Undang-undang tersebut memperluas definisi spionase hingga mencakup serangan cyber terhadap organ-organ negara atau infrastruktur informasi yang penting, kantor berita pemerintah Xinhua melaporkan.

Undang-undang yang telah direvisi ini memungkinkan pihak berwenang yang melakukan investigasi anti spionase untuk mendapatkan akses ke data, peralatan elektronik, informasi mengenai properti pribadi dan juga melarang penyeberangan perbatasan. Serangan siber juga digolongkan sebagai tindakan spionase.

"Hubungan internasional terus memburuk, kecurigaan terus meningkat, dan (ada) peningkatan penekanan pada keamanan nasional dan melawan spionase," kata Jeremy Daum, seorang rekan senior di Paul Tsai China Center di Yale Law School.

Revisi tersebut "(mengadopsi) pemahaman yang luas tentang keamanan nasional dan menekankan pertimbangan potensi risiko keamanan di semua bidang".

Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah menahan puluhan warga negara Tiongkok dan asing karena dicurigai melakukan spionase, seperti seorang eksekutif di perusahaan obat Jepang Astellas Pharma yang ditahan di Beijing bulan lalu. Kasus-kasus spionase biasanya disidangkan secara rahasia karena kaitannya dengan keamanan nasional.