Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Positif, Ma'ruf Amin: Momentum Ini Harus Direspons dengan Bijak

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan, prediksi beberapa lembaga internasional terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan cukup mentereng dalam beberapa tahun ke depan harus direspons dengan bijak.

Di mana, meski ekonomi global melambat, Indonesia diperkirakan termasuk salah satu negara yang ekonominya masih mampu tumbuh kuat di tahun 2023. IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5% (year-on-year) pada 2023.

Sedangkan proyeksi ADB untuk pertumbuhan kawasan Asia Pasifik naik dari proyeksi tahun lalu 4,2% menjadi 4,8% untuk tahun 2023 dan 2024. Kontribusi kawasan Asia bahkan diperkirakan dapat mencapai 70% ke pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini.

Baca Juga: Antara Ganjar dan Anies, Siapakah yang Berpotensi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi?

Peningkatan konsumsi dan investasi juga telah nampak di beberapa kawasan, termasuk Asia Pasifik. Pariwisata dan transaksi remitansi di berbagai negara termasuk dua contoh aktivitas yang meningkat seiring pelonggaran pembatasan akibat pandemi. 

"Indonesia menilai momentum ini harus dapat direspons secara lincah dan bijak terutama untuk mendorong aktivitas perdagangan, investasi, produktivitas, serta membangun ketahanan ekonomi, baik nasional maupun kawasan," ujar Ma'ruf dalam sambutanya di acara Asia Pacific Tax Forum ke-14, Rabu (3/5/2023).

Ma'ruf menyebut bahwa Indonesia terus berkomitmen meningkatkan peran strategisnya di berbagai forum regional, multilateral, dan internasional, terlebih saat ekonomi global tertekan akibat pandemi dan aneka disrupsi.

Menurutnya, keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi dan dampak ikutannya, antara lain ditentukan oleh keberanian mengambil langkah yang tidak biasa dalam situasi yang tidak biasa pula. 

"Salah satunya, pemerintah tetap melanjutkan reformasi kebijakan dan perundang-undangan di bidang ekonomi, di antaranya UU Cipta Kerja, UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," ujarnya.

Ia berharap, hal tersebut akan meningkatkan kemudahan berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, serta ikut mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia.

Di samping itu, pemerintah terus memperkuat hilirisasi sektor industri untuk membangun industri yang tangguh dan berdaya saing global. 

"Pembangunan infrastruktur pun terus dikebut, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara," ucapnya.