Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Telak! Ngumpulin Ketum Parpol di Istana, Jusuf Kalla (JK) Minta Jokowi Belajar dari Megawati dan SBY

Telak! Ngumpulin Ketum Parpol di Istana, Jusuf Kalla (JK) Minta Jokowi Belajar dari Megawati dan SBY Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden dua edisi kepemimpinan, Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjaga jarak dari proses Pemilu 2024.

JK yang mendampingi Jokowi sebagai wapres pada periode pertama pemerintahan meminta koleganya mencontoh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri yang tidak cawe-cawe jelang berakhirnya masa pemerintahan.

JK menyatakan hal itu ketika menanggapi tidak diundangnya Partai Nasdem dalam acara halalbihalal di Istana Negara belum lama ini. Padahal, Nasdem masih menjadi partai pendukung pemerintah.

Baca Juga: Mungkinkah Koalisi Besar Terwujud? Jusuf Kalla (JK) Blak-blakan: Tentu Tidak Mudah

“Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu melibatkan diri dalam perpolitikan itu,” kata JK, selepas menerima kunjungan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).

“Supaya lebih demokratis lha,” lanjutnya.

JK tidak mempersoalkan apabila para ketum pendukung pemerintah berkumpul bersama presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan di Istana, asalkan membicarakan program pemerintah.

“Kalau bicara pembangunan harusnya diundang (Nasdem) kan. Tapi (Nasdem tidak diundang), berarti ada pembicaraan politik,” sesal JK.

Baca Juga: Jokowi Nggak Ajak Surya Paloh Ngumpul di Istana, Mardani PKS: 'Mencari Pesaing Anies Baswedan'

Muhaimin yang berdiri disamping JK tidak berbicara banyak mengenai ketidakhadiran Nasdem. Dia menganggap undangan sudah menjadi kewenangan Istana untuk mendistribusikannya.

Dia menegaskan pula Nasdem masih menjadi partai pendukung pemerintah. Alasannya, hingga kini Nasdem masih memiliki kursi di kabinet.

“Saya kira soal undangan itu kewenangan sepenuhnya Istana mau mengundang siapa atau mengumpulkan ketua umum yang mana. Saya tidak tahu pertimbangannya,” kata Imin.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Bayu Muhardianto

Advertisement

Bagikan Artikel: