Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Seperti Apa Jejaring Desa ASEAN, Ini Gagasan yang Diusung Indonesia

Seperti Apa Jejaring Desa ASEAN, Ini Gagasan yang Diusung Indonesia Pekerja memasang bendera negara anggota ASEAN di kawasan Mice, Desa Golo Mori, Labuan Bajo, NTT, Kamis (4/5/2023). Sejumlah persiapan seperti penyediaan infrastruktur telekomunikasi, transportasi dan penataan taman serta infrastruktur lainnya itu bertujuan menyambut pagelaran KTT ASEAN di Labuan Bajo. | Kredit Foto: Antara/Zabur Karuru
Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia bertekad membentuk Jejaring Desa ASEAN. Jejaring akan menjadi wadah kerja sama antar-desa di negara-negara anggota ASEAN untuk berkontribusi dan memperoleh manfaat langsung dari pembangunan di kawasan.

Pembentukan jejaring desa tersebut rencananya dilakukan secara resmi para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-42 yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada 9-11 Mei mendatang.

Baca Juga: Kapolri dan Panglima Sepakat Sinergitas TNI-Polri Kunci Sukses Keamanan KTT ASEAN

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah mengatakan, kerja sama antar-desa di ASEAN perlu didorong.

“Selain dapat dimanfaatkan untuk saling belajar pengalaman terbaik dalam memajukan ekonomi perdesaan, interaksinya diharapkan dapat juga berkontribusi terhadap penguatan identitas sesama anggota ASEAN,” ujarnya dalam keterangan yang dirilis Kemenlu pada Ahad (7/5/2023).

Hal senada diungkapkan Direktur Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Muhammad Fachri.

“Fokus Jejaring Desa ASEAN adalah kerja sama pembangunan sektor pariwisata, pengembangan produk unggulan, dan digitalisasi pedesaan,” ucapnya.

Muhammad berharap Jejaring Desa ASEAN akan semakin membuka peluang desa di negara-negara anggota untuk memperoleh manfaat dari kerja sama ASEAN sertra mitra lainnya, termasuk sektor swasta. Pertemuan pertama Jejaring Desa ASEAN diharapkan dapat terlaksana di Indonesia pada pertengahan 2023, di bawah koordinasi Kementerian PDTT.

Kemenlu mengungkapkan saat ini di kawasan Asia Tenggara terdapat sekitar 64 persen populasi yang hidup di pedesaan. Tingkat kemiskinan mereka 62 persen lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Statistik tersebut menunjukkan bahwa percepatan pembangunan di kawasan harus memprioritaskan pembangunan di pedesaan.

“Di sisi lain, pedesaan dinilai kurang terberdayakan, namun memiliki potensi tinggi dalam mendukung pemulihan dan membangun pilar Epicentrum of Growth di kawasan,” kata Kemenlu.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Advertisement

Bagikan Artikel: